Bandar Lampung

Kekompakan Jaksa dan BPKP Hingga Akselerasi Penanganan Kasus Pajak MBLB Pemda Lamsel

Semenarik Apa Sih Kesaksian Tersangka di Korupsi Pajak Pemda Lamsel?
Semenarik Apa Sih Kesaksian Tersangka di Korupsi Pajak Pemda Lamsel?

Tersangka berinisial YY pada kasus sangkaan korupsi pajak yang ditangani Kejakti Lampung saat akan ditahan, 5 Januari 2020. Sumber: Dokumentasi Kejati Lampung.

Suluh.co – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP] Perwakilan Lampung disebut turut andil dalam penanganan kasus sangkaan korupsi penerimaan pajak dari Mineral Bukan Logam dan Batuan [MBLB] untuk Pendapatan Asli Daerah [PAD] Pemda Lampung Selatan [Lamsel].

Kasus ini ditangani oleh jaksa sebagai penyidik dari bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi [Kejati] Lampung usai ditelaah oleh jaksa pada bidang intelijen.

Untuk diketahui, defenisi pajak MBLB adalah pajak yang diterima atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Penanganan kasus tadi memasuki tahap penyidikan juga sekaligus menetapkan status hukum dari 4 orang yang awalnya sebagai saksi terperiksa menjadi tersangka.

Salah satu kuasa hukum dari tersangka yang berinisial YY, menyebut bagaimana riwayat Kejati Lampung melakukan proses penegakan hukum atas kasus itu.

“Ini kan pada dasarnya, [dimulai dari] ada pengaduan dari masyarakat. LSM. Dan sifatnya pengaduan maka banyak sebenarnya klarifikasi-klarifikasi yang hadir.

Dan ada beberapa perusahaan yang coba sudah diperiksa. Dan muncul beberapa nama perusahaan yang mungkin teman-teman media yang tahu,” ujar Muhammad Ilyas kepada reporter Suluh.co, Rabu kemarin, 5 Januari 2020.

Di hari itu, Ilyas mendampingi penahanan atas kliennya ke dalam Lapas Perempuan Bandar Lampung di Kantor Kejati Lampung.

Atas penyidikan kasus ini, Kejati Lampung menyangka penerimaan pajak MBLB tadi tidak disetorkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi [BPPRD] dan Dinas Pendapatan [Dispenda] Pemda Lamsel sejak tahun 2017 sampai 2019.

Sehingganya dianggap negara merugi kurang lebih sebesar Rp2 miliar karena nominal ini tidak terserap ke dalam PAD Pemda Lamsel.

Baca Juga:  Omnibus Law Berpotensi Hapus Upah Minimum Hingga Masuknya TKA

Ilyas mengatakan, bahwa BPKP Lampung menyisakan peranan di dalam perkara ini dalam hal melakukan Perhitungan Kerugian Negara [PKN].

PKN ini kemudian disebut menghasilkan sangkaan kerugian negara kurang lebih Rp 2 miliar, yang didasarkan atas adanya kerjasama untuk permintaan audit khusus atau audit investigatif dari kejaksaan ke BPKP.  

“Dan teman-teman BPKP juga sudah melakukan investigasi terhadap temuan-temuan tersebut. Karena ini bukan semacam temuan BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] yang muncul.

Perkara ini adalah temuan. [Setelahnya ditindaklanjuti dengan] Kejati minta BPKP untuk audit investigasi. Dan ini menjadi muncul angka 2 koma itu, itu adalah hasil pemeriksaan BPKP,” imbuh Ilyas.

Klien Ilyas yang menjadi tersangka diketahui saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan di BPPRD Lamsel.

Riwayat Akselerasi Penanganan Kasus

Kasus ini disebut Ilyas berangkat dari pengaduan masyarakat. Penanganannya diketahui diawali dari telaah jaksa pada bidang intelijen.

Pada Selasa, 23 Juni 2020, pemeriksaan kepada saksi-saksi dilaporkan telah dilakukan oleh bidang intelijen.

Ada pula laporan yang menyebut pada 10 April 2020 kasus ini dinyatakan berawal dari pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Negeri [Kejari] Kalianda. Setelahnya, Kejati Lampung disebut mengambil alih penanganannya.

Tepat pada 28 September 2020, terbit surat perintah penyidikan untuk kasus ini.

Muhammad Ilyas mengafirmasi bahwa kliennya yang berinisial YY ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Desember 2020.

“Benar [ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Desember 2020]. Nah kalau [peristiwa] di 22 [Desember 2020] itu, sebenarnya itu bareng. Bareng dengan teman-teman [3 orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka],” ujar Ilyas kepada reporter Suluh.co.

Pada 22 Desember 2020, Kejati Lampung menahan 3 orang tersangka berinisial Ef; Mr; dan SM. Di hari itu, tersangka berinisial YY tidak dapat hadir.

Setelahnya dijadwalkan pemanggilan ulang kepada YY untuk hadir ke Kejati Lampung pada 29 Desember 2020. Namun tidak juga hadir dengan alasan saat itu sedang sakit.

Baca Juga:  Kapolres Lamsel Pimpin Upacara Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Kesuma Bangsa

Proses akselerasi pengananan kasus ini menyiratkan adanya hal yang teramat genting. Bila berkaca pada kasus lain, hingga kini tahapan penanganan kasus sangkaan korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Mesuji tak kunjung masuk pada tingkat penetapan status tersangka.

Pengerjaan proyek pembangunan Jalan Ruas Simpang Pematang-Brabasan, Kabupaten Mesuji tersebut diketahui bagian dari pelaksanaan proyek pembangunan jalan provinsi koridor 22 paket pada Tahun Anggaran 2016.

Kasus ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan surat Nomor: Print – 02 / N.8 / Fd.1 / 05 / 2019 tanggal 22 Mei 2019.

Penyelidikan kasus ini diawali atas surat Nomor: Print – 01/ N.8/ Fd.1/ 01 /2019 Tanggal 31 Januari 2019. Kendati demikian, penetapan status tersangka dari para saksi terperiksa belum juga diumumkan.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top