Bandar Lampung

Kejati : Ada Indikasi PAD dari Sektor Minerba Lampung Selatan Bocor

Indikasi PAD dari Sektor Minerba Lampung Selatan Bocor/Ilustrasi

BANDAR LAMPUNG – Kejaksaan Tinggi Lampung kini tengah melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan bocornya Pendapatan Asli Daerah [PAD] dari sektor pajak dan retribusi mineral bukan logam dan batuan [Minerba] yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah [BPPRD] Kabupaten Lampung Selatan.

Kegiatan penyelidikan ini merupakan lanjutan dari proses yang ditindaklanjuti oleh bidang intelijen kejaksaan. Saat ini persoalan tersebut ditangani oleh bidang Pidana Khusus [Pidsus].

Kepala Seksi Penyidikan pada Pidsus Kejati Lampung mengamini keterangan di atas. Proses penanganan perkara tersebut, katanya, dapat diartikan bahwa pihak kejaksaan berhasil menemukan adanya indikasi perbuatan pidana.

“Sudah masuk ke tahap penyelidikan,” ungkapnya, Senin malam, 28 September 2020.

Sebelumnya, bidang intelijen kejaksaan disebut sedang memantau Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi mineral bukan logam dan batuan (minerba) yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan. Diduga ada perbuatan korupsi yang dilakukan oleh seseorang di sana dengan melakukan penggelapan anggaran. Penggelapan PAD tersebut diduga sudah berlangsung sejak tahun 2017 sampai 2019.

Baca Juga:  Pemkab Lambar Raih Penghargaan Kontribusi Kebijakan Literasi

“Masih puldata dan pulbaket. Prosesnya masih berjalan, begitu. Terkait pertanyaan rekan-rekan media tentang dugaan korupsi PAD dari sektor pajak dan , bahwa benar Kejaksaan Tinggi Lampung sedang melakukan puldata dan pulbaket terkait permasalahan tersebut,” terang Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung Ari Wibowo kepada reporter Fajar Sumatera, Selasa, 23 Juni 2020.

Ari Wibowo mengatakan, hasil dari pengumpulan bahan dan data (puldata) serta pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) belum diketahui hasilnya. “Namun masih proses berjalan, jadi belum bisa disimpulkan apa hasilnya,” kata Ari Wibowo.

Kejati Lampung memastikan segala hal yang berkait dengan penanganan perkara tersebut akan disampaikan kepada publik. Ari Wibowo berharap pers turut mengabarkan perkembangan dugaan peristiwa pidana korupsi tersebut.

Baca Juga:  Komisi II DPRD Bandar Lampung Gelar Rapat Kerja Bersama BPKAD

“Tinggal nanti perkembangannya saja diikuti. Kalau memang ada perkembangan baru pasti diinfokan ke media,” tegas dia. Sepanjang yang Ari Wibowo sampaikan, penanganan perkara tersebut kini sedang ditangani oleh bidang intelijen. Belum dilimpahkan ke bidang Pidana Khusus (Pidsus).

“Persoalan ini masih di (tangani) bidang intelijen,” ungkapnya. Terhadap kegiatan intelijen tersebut, sejumlah pihak yang terkait sudah dipanggil ke kantor Kejati Provinsi Lampung. Pemanggilan tersebut sebagai bagian dari puldata dan pulbaket.

“(Sudah ada pihak yang dipanggil sebagai terperiksa?) Kalau pihak-pihak terkait sudah ada dimintai keterangan,” tuturnya. Pemanggilan kepada pihak-pihak yang belakangan disebut sebagai terperiksa, jelas Ari Wibowo, belum dapat dipaparkan identitasnya ke publik.

Baca Juga:  Inspektorat dan Kejati Masih Cari Sanksi Hukuman bagi Oknum Pungli di Kesbangpol Lampung

“Cuma belum bisa kita sampaikan siapa-siapa saja pihaknya, kan belum bisa,” jelas dia. Fajar Sumatera masih melakukan sejumlah validasi berkait dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditelaah Kejati Provinsi Lampung ini.(RDO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top