Bandar Lampung

Kawal Raperda Provinsi Lampung Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Surat LBH Bandar Lampung untuk Komisi II DPRD Lampung/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – LBH Bandar Lampung berikan surat saran/masukan terkait Raperda Provinsi Lampung Tahun 2019, tentang Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang telah dilakukan uji publik pada 25 Juli 2019 silam.

Bahwa di dalam substansi Raperda tersebut tidak secara rinci mengatur mengenai alat penangkapan ikan dan zonasi penangkapan ikan.

Maka LBH Bandar Lampung mendorong agar adanya substansi yang mengatur tentang  Alat Penangkapan Ikan dan Zonasi Penangkapan Ikan di dalam Raperda sebelum diparipurnakan, atau setidaknya dimuat dalam Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksana dari Raperda tersebut.

Rencana pengelolaan ruang laut berkaitan erat dengan tempat nelayan melabuhkan kapal penangkapan ikan dan pembudi daya ikan melakukan usaha perikanan.

Selain itu, pengelolaan ruang laut juga terkait dengan izin lokasi penangkapan ikan, akses untuk memanfaatkan dan mengelola wilayah serta akses melintas. Di dalam UU Kelautan telah mengatur tentang perencanaan ruang laut disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) yaitu perencanaan ruang Laut meliputi, perencanaan tata ruang Laut nasional, perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan perencanaan zonasi kawasan Laut.

Di dalam pasal 43 ayat (4) disebutkan bahwa perencanaan zonasi kawasan laut ini merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.

Selanjutnya dalam pasal 44 disebutkan bahwa pemanfaatan ruang laut dilakukan melalui, perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang Laut nasional dan rencana zonasi kawasan Laut, perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan rencana tata ruang Laut nasional dan rencana zonasi kawasan Laut dan pelaksanaan program strategis dan sektoral dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Laut nasional dan zonasi kawasan Laut.

Baca Juga:  I Komang Koheri Keluhkan Minimnya Fasilitas di RS Abdul Moeloek

Di Indonesia, hanya sedikit daerah atau provinsi yang telah menetapkan rencana zonasi wilayah laut dan pesisir. Walaupun Provinsi Lampung sudah mengimplementasikannya melalui Perda Nomor 1 tahun 2018.

Rencana zonasi ini harus segera dilaksanakan agar bisa menjamin kepastian usaha, karena apabila tidak ditetapkan maka wilayah bagi nelayan dan pembudi daya ikan dapat terpengaruh oleh pembangunan bidang lainnya di kawasan pesisir, misalnya pariwisata.

Rencana zonasi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi nelayan agar nelayan bisa menangkap ikan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Maka di dalam pelaksaanaan mengenai zonasi penggapan ikan oleh nelayan harus diatur secara teknis dan komprehensif dalam Peraturan Gubernur (Walaupun sudah ada Permen KP Nomor 71 tahun 2016) agar tidak terjadinya konflik horizontal yang justru merugikan nelayan itu sendiri.

Sehingga nelayan kecil tidak dirugikan dengan adanya zonasi pengkapan ikan tersebut. Selain itu, Gubernur Lampung harus mengambil sikap yang tegas sesuai dengan  janji politiknya untuk mengeluarkan kebijakan yang membuat Nelayan Berjaya secara ekonomis maupun sosial.

Pemerintahan Provinsi Lampung harus tegas dalam arah pengaturan mengenai alat tangkap ikan yang digunakan oleh Nelayan yang ada di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh LBH Bandar Lampung per Januari 2018 bahwa kapal nelayan di Lampung yang menggunakan alat tangkap ikan berupa cantrang ada 310 yang digunakan dalam kesehariannya dalam melaut.

Kemudian secara komparatif nelayan di daerah Jawa Tengah walaupun penggunaan alat tangkap ikan berupa cantrang sudah dilarang berdasarkan Permen 71 Tahun 2016, masih dapat menggunakan Cantrang untuk menangkap ikan.

Bahwa perlu kami tegaskan, secara kolektif rata-rata penggunaan alat tangkap cantrang masih mendominasi dan primadona oleh nelayan.

Artinya Negara harus tidak ada dispartitas atau perbedaan perlakuan terhadap warga negaranya. Ketika di Jawa Tengah diperbolehkan menangkap ikan melalui cantrang maka di Lampung seyognya dapat juga mendapatkan perlakuan yang sama.

Baca Juga:  Pasca Tsunami, Kediaman PPK dan PPS di Lampung Selatan Rusak Berat

Apabila dibuat kebijakan yang membuat penggunaan alat tangkap cantrang dilarang dalam kegiatan penangkapan ikan, maka kebijakan pelarangan ini sama saja dengan mematikan mata pencaharian nelayan cantrang.

Belum lagi pihak lain yang juga terkena imbasnya, yakni, para bakul (pengepul hasil laut), karena mereka tidak akan lagi mendapatkan ikan dari nelayan cantrang, para pengusaha penyedia bahan dan alat karena tidak ada lagi permintaan bahan/alat yang dibutuhkan untuk pengoperasian cantrang akibat cantrang tidak beroperasi lagi, hingga pengusaha tepung ikan atau pakan ikan karenatidak ada lagi suplai bahan mentah.

Meskipun dilarang, namun hingga kini cantrang banyak dipilih dan digunakan nelayan skala kecil dan sedang untuk menangkap ikan demersal, karena dilihat dari fungsi dan hasil tangkapannya, cantrang memiliki kesamaan dengan jaring trawl.

Selain itu, cantrang juga mudah dibuat dan relatif tidak memakan biaya tinggi, baik dalam pembuatan maupun perawatannya.

Kondisi ini harus segera diantisipasi oleh pemerintahan Daerah Provinsi Lampung baik eksekutif maupun legislatif yaitu dengan mengaturnya dalam substansi Raperda ini maupun kebijakan yang dapat mengakomodasikan semua kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah pesisir dan laut secara baik dan benar dengan berazaskan pada kelestarian sumberdaya dan keberlanjutan kegiatan perikanan.

Hal ini untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan demersal dan ikan-ikan lainnya. Namun demikian, apabila cantrang ingin tetap dapat digunakan, maka harus dilakukan pengaturan melalui:

1)            Penerapan penggunaan alat tangkap cantrang pada daerah-daerah khusus yang diduga tidak akan terlalu merusak lingkungan. Apabila kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan cantrang dilakukan pada wilayah yang tidak jauh dari pantai, maka sebaiknya dilakukan pada:

  1. Wilayah dengan bentuk dasar perairan berlumpur atau lumpur berpasir dengan permukaan dasar rata.
  2. Arus laut cukup kecil (< 3 knot).
  3. Cuaca terang tidak ada angin kencang.
Baca Juga:  DPRD dan Pemprov Lampung Sepakati Anggaran APBD Perubahan

2)            Mata jaring dibuat agar menjadi lebih selektif lagi.

3)            Pengelolaan sektor perikanan harus dibangun berbasis ekosistem dengan memperkuat tata kelola perikanan yang efektif.

4)            Dibutuhkan pendekatan yang strategis dan implementatif kepada seluruh pemangku kepentingan.

5)            Pemberdayaan dan Peningkatan kapasitas nelayan agar produk perikanan yang dihasilkan memiliki daya saing dan nilai tambah

6)            Penyuluhan kepada nelayan cantrang yang memberikan pengetahuan tentang untung dan rugi penggunaan alat tangkap tersebut dalam kegiatan penangkapan ikan.

7)            Penegakkan hukum yang tegas bagi pengguna cantrang yang tidak mengindahkan kaidah pengoperasian yang tepat hingga merusak lingkungan dan dapat menyebabkan ketidakberlanjutan ketersediaan sumberdaya perikanan.

Selanjutnya apabila alat penangkapan ikan berupa cantrang tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan nelayan di Provinsi Lampung, maka LBH Bandar Lampung mendorong agar Gubernur Lampung dengan tegas mempunyai kebijakan yang membuat nelayan dapat lebih baik kesejahteraanya dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan kebijakan yang di atur oleh Gubernur Lampung.

Sebagaimana yang tertuang dalam 6 Misi “Rakyat Lampung Berjaya” dan 33 Janji Kerja Program Prioritasnya sebagai Gubernur Lampung yang diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan nelayan.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top