Iklan
Pendidikan

Kawal PPDB, Ombudsman Lampung Temukan Pelanggaran

Kepala Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rahkman Yusuf/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Ombudsman RI Perwakilan Lampung, menilai, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018-2019 disejumlah kabupaten/kota, menabrak regulasi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018.

Kepala Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rahkman Yusuf, menjelaskan, seharusnya sekolah dapat menerapkan regulasi tersebut, seperti proses PPDB yang mestinya harus diselenggarakan oleh pemerintah setempat.

Lalu, dari jumlah total keseluruhan peserta didik yang lulus dalam tahap penerimaan. 90 persen harus berdomisili disekitar sekolah tersebut.

Sedangkan, untuk total penerimaan peserta didik baru melalui jalur prestasi, hanya diperbolehkan 5 persen dari jumlah siswa yang keterima.

Jika dibandingkan, berdasarkan pantauan Ombudsman Provinsi Lampung, tak sedikit sejumlah kabupaten/kota tidak menerapkan regulasi tersebut.

Baca Juga:  Sekolah Swasta di Bandar Lampung ini Hanya Mendapat 4 Siswa Baru

“Selain itu, tahun ini kami juga menemukan adanya jalur mandiri sebanyak 5% ditambah dengan adanya penarikan sumbangan pengembangan institusi dengan nilai yang ditentukan oleh satuan pendidikan dan komite sekolah untuk jalur mandiri, khususnya satuan pendidikan yang berada dibawah kewenangan pemerintah provinsi (SMA/SMK),” ujarnya.

Meski begitu, hingga saat ini Ombudsman tidak memberi sanksi bagi sekolah yang dinilai menabrak regulasi PPDB.

Dengan alasan, hal tersebut hanya berdasarkan petunjuk teknis PPDB SMA Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2018/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.(AJ)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top