Bandar Lampung

Kata KPK Soal JC Syahroni: Diterima atau Tidaknya, Itu Diumumkan Ketika Proses Persidangan Berjalan

KPK Soal JC Syahroni: Diterima atau Tidaknya, Ketika Proses Persidangan Berjalan
KPK Soal JC Syahroni: Diterima atau Tidaknya, Ketika Proses Persidangan Berjalan

Plt Juru Bidang Penindakan KPK Ali Fikri. Foto: Istimewa.

Suluh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] memberikan respons soal permohonan Jusctice Collaborator [JC] seorang tersangka dari sisi: diterima atau tidaknya.

Respons ini diungkapkan Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dan dimaksudkan untuk menanggapi persoalan JC dari tersangka penerima suap hasil pengembangan perkara korupsi eks Bupati Lampung Selatan [Lamsel] Zainudin Hasan. Tersangka yang membuat permohonan JC itu adalah Syahroni, atau SYH.

“[Soal sudah diterima atau tidak_read] Nanti kami cek lebih dahulu,” ujarnya kepada reporter Suluh.co, Sabtu pagi, 26 Desember 2020.

“Namun prinsipnya siapapun jika memenuhi syarat ketentuan yang berlaku setidaknya ia bukan pelaku utama, kooperatif dan mengakui seluruh perbuatannya serta membuka dugaan keterlibatan pihak lain tentu akan dipertimbangkan sebagai JC, baik oleh penyidik pada tingkat penyidikan maupun oleh JPU apabila nanti di tingkat penuntutan,” jelas Ali Fikri.

Baca Juga:  dr Zam Zanariah : Stroke Penyebab Kematian Nomor 1 Penyakit Tidak Menular

Ali Fikri menegaskan bagaimana prinsip dasar dari terkabul atau tidaknya permohonan JC yang dilayangkan ke KPK. Penegasan Ali Fikri ini lebih menitikberatkan bahwa terkabul atau tidaknya JC tersebut, harus lah sesudah melewati proses persidangan dimana pada akhirnya ada pertimbangan yang muncul dari majelis hakim.

“Dalam prakteknya pemberian ketetapan JC akan disampaikan setelah terdakwa memberikan keterangan baik sebagai saksi untuk terdakwa lain maupun keterangan sebagai terdakwa di depan persidangan.

Setelah melalui pertimbangan lalu ketika pembacaan surat tuntutan oleh JPU maka akan disampaikan surat ketetapan JC oleh pimpinan KPK yang kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menjadi bahan pertimbangan keringanan hukuman,” tandas Ali Fikri.

Baca Juga:  Badri Tamam Plotting Zona Merah Perumahan Komersil

Keterangan-keterangan yang dipaparkan Ali Fikri ini, merupakan bagian dari produk jurnalistik ini. [JC Syahroni: Diterima atau Tidak]

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top