Iklan
Politik

Kasus Politik Uang, Bawaslu Bisa Merujuk kasus Sengketa di Waringin Barat

Akademisi Universitas Lampung, Yusdianto/LS

BANDAR LAMPUNG – Dalam memutuskan pelanggaran pilkada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Bawaslu Lampung bisa merujuk pada kasus sengketa pilkada di Kota Waringin Barat. Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat, pelanggaran yang terjadi adalah TSM sehingga pasangan calon dibatalkan.

“Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran money politic secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal, yaitu dengan melakukan persiapan pedanaan yang tidak wajar untuk membayar relawan, dipersiapkan dengan organisasi yang yang tersusun dari tingkat yang paling atas pasangan calon, tim kampanye, sampai para relawan tingkat RT,” ujar Yusdianto, akademisi dari Universitas Lampung (Unila) kepada wartawan di Bandarlampung, Selasa (3/7).

Ukuran pelanggaran TSM, terang Yusdianto, disyaratkan harus signifikan mempengaruhi suara calon. Nah, dalam implementasinya bergantung unsur subjektif pada keyakinan hakim,” ujarnya.

Baca Juga:  Bupati Agus Istiqlal : Pemilu Serentak 2019 Jangan Dijadikan Alat Penebar Fitnah

Kata Yusdianto, TSM diatur dalam UU Pilkada Pasal 135A ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Secara khusus, lanjut akademisi Unila ini, diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Baca Juga:  Apdesi Tambah Bukti Pelanggaran Politik Uang Paslon Arinal-Nunik

Dari beberapa putusan MK, kata dosen Fakultas Hukum Unila ini,  dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya ukuran pelanggaran pilkada yang bersifat TSM, pertama, terstruktur, artinya dilakukan secara terstruktur, makna terstruktur tidak hanya dilakukan oleh aparat pemerintah, aparat penyelenggara namun bisa juga kelompok pemenangan pasangan calon, karena sifanya dilakukan secara kolektif bukan aksi individual.

Kedua, sistematis, artinya pelanggaran sudah direncanakan secara matang, dan ketiga, masif, artinya dampak dari pelanggaran itu sangat luas dan bukan sporadik.

Kata Yusdianto, dari beberapa putusan MK yang terkait putusan pelanggaran TSM, diketahui ada dua model. Pertama, bersifat akumulatif, artinya pelanggaran itu harus memenuhi ketiga unsur, yakni bersifat sistematis, terstruktur dan massif.

Kedua, ungkapnya,  bersifat alternatif, artinya hanya terpenuhi satu unsur dari ketiga unsur itu maka sudah cukup membatalkan hasil pemilukada. Misal, hanya terpenuhi unsur sistematis saja atau masif saja.

Baca Juga:  DPW Perindo Tubaba Tak Mau Beli Kucing Dalam Karung

Prinsip hukum dan keadilan universal mengajarkan nullus/nemo commodum cepere potest de injuria sua propria. Artinya tidak boleh satu orang diuntungkan atau dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi, dalam hal ini perolehan suara akibat permissifnya money politic dan pelanggaran prinsip penyelenggaraan Pilkada,” jelas Yusdianto.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top