Politik

Kasus Mustafa Bukan Korupsi, Tapi Gratifikasi

Mustafa/ Ist

BANDARLAMPUNG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai NasDem Lampung mengaku belum memiliki niatan untuk mengajukan sidang pra-peradilan terkait perkara gratifikasi calon gubernur Lampung, Mustafa yang disangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke anggota DPRD agar menyetujui pengajuan peminjaman ke PT SMI Rp. 300 miliar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018.

“Sejauh ini dari tim penasehat hukum belum ada rencana untuk melakukan pra-peradilan,” kata Plt ketua DPW Partai NasDem Lampung, Taufik Basari, Selasa (20/2).

Pihaknya menyerahkan sepenuhnya permasalahan yang menimpa cagub Lampung dengan nomor urut empat tersebut ke tim penasehat hukum dengan dipimpin oleh Irianto Subiakto.

“Saat ini kaka Mustafa telah didampingi oleh tim penasehat hukum yang mumpuni dipimpin oleh Irianto Subiakto, mantan ketua YLBHI, mantan direktur LBH Jakarta,  bersama alumni LBH. Kami meyakini kaka Mustafa berada ditangan yang tepat dalam pembelaannya,” katanya.

Baca Juga:  Cek WhatsApp Anda Jam 12 Siang Ini, Pesan Dibatasi Hanya 5 Kali

Terlepas benar atau tidaknya peristiwa itu, partai NasDem menyayangkan budaya transaksional yang mewarnai dunia politik di Bumi Ruwa Jurai. Selain itu, Partai Nasdem secara tegas menolak praktek-praktek tersebut dan berupaya memberikan kontribusi untuk perbaikan dunia poilitik melalui gerakan perubahan restorasi Indonesia.

“Praktek-praktek yang disangkakan oleh KPK ini sering kali terjadi dan semestinya harus kita hilangkan. Politik transaksional ini sudah sangat mengakar dan sejak awal ada partai Nasdem, kita berupaya untuk menghilangkan politik transaksional itu mulai dari menjalankan politik tanpa mahar, tidak mendukung adanya praktek politik uang termaksud mengatur anggaran daerah serta sebagainya,” tegasnya.

Di lain sisi, Berdasarkan hasil diskusi dalam rapat dengan pengurus DPW NasDem Lampung, pihaknya meyakini bahwa  ada yang ingin menjatuhkan wakil bupati Lampung Tengah  periode 2010-2015.

Baca Juga:  Ridho-Bachtiar dan 40 Ribu Generasi Milenial Deklarasi "Road Safety Festival Polda Lampung"

“Teman-teman DPW dan DPD di provinsi Lampung meyakini dan emang berkeyakinan ada yang ingin menjatuhkan kaka Mustafa. Namun sekali lagi, kami akan tetap menghormati proses hukum yang ada,” katanya.

Ia meminta agar masyarakat dalam menilai kasus ini dapat memberikan penilaian secara obyektif dan proporsional serta jangan menyamakannya dengan permasalahan lainnya. Karena, menurut dia, kasus ini bukanlah tentang korupsi untuk memperkaya diri sendiri.

“ Oleh karena itu kita tidak bisa menempatkan bahwa kasus ini semata-mata kasus korupsi, bukan. Kalau dari sangkaan KPK, kasus ini gratifikasi yang memang sebenarnya ada dalam KUHP kemudian dibentuk dalam UU korupsi dan dijadikan dalam bagian UU korupsi. Oleh karena itu saya harapkan teman-teman di Lampung bisa memberikan penilaian itu secara objektif dan proporsional bisa diberikan oleh teman-teman sekalian,” ucapnya.(A/*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top