Bandar Lampung

Kasus Korupsi Pajak Minerba ala Kejati Lampung yang Tidak Tercatat di KPK

Di Kasus Korupsi BPPRD Lamsel, Ada TSK Inisial Mr yang Tercatat Berjenis Kelamin Perempuan
Di Kasus Korupsi BPPRD Lamsel, Ada TSK Inisial Mr yang Tercatat Berjenis Kelamin Perempuan

Para tersangka yang ditetapkan Kejati Lampung atas sangkaan korupsi pajak minerba sedang digiring ke mobil tahanan. Foto: Tinus Ristanto.

Suluh.co – Kejaksaan Tinggi [Kejati] Lampung menetapkan 3 orang tersangka dan langsung melakukan penahanan atas sangkaan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor], 22 Desember 2020 kemarin. Mereka ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Wayhui.

Penetapan status hukum ini dilatarbelakangi atas adanya sangkaan penyidik, bahwa perbuatan para tersangka ini telah menyebabkan Pemda Lampung Selatan [Lamsel] merugi senilai Rp 2 miliar -kurang lebih.

Mereka yang ditahan dan menjadi tersangka adalah Mr [pejabat eselon IV]; Ef [ASN]; dan SM [TKS atau honorer].

Penyidik pada bidang Pidana Khusus [Pidsus] menyangka ketiga orang itu tidak menyetorkan pajak yang ditagih dari Wajib Pajak [WP] atas pajak —yang disebut kejaksaan— mineral dan batubara [minerba] ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah [BPPRD] untuk masuk dalam Pendapatan Asli Daerah [PAD].

Baca Juga:  Catat, Ini Tanggal Promo Tiket Kereta Api Tanjungkarang

Nilai miliaran rupiah yang menjadi kerugian bagi Pemda Lamsel disangka penyidik telah berlangsung sejak tahun 2017 sampai 2019.

Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] sempat mempublikasi lampiran laporan tahunan atau laptah pada tahun 2019 di laman resminya. Dokumen ini kemudian diakses Suluh.co.

Dokumen ini menyediakan informasi yang berkenaan dengan kerja-kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan [Korsupgah] di sejumlah daerah. Salah satunya, di Pemda Lamsel.

Dari dokumen ini pula lembaga antirasuah itu menampilkan apa yang disebut dengan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019. Ada 5 sektor pajak yang disampaikan KPK berikut dengan perolehannya.

Pertama, pajak hotel. Kedua, pajak restoran. Ketiga, pajak hiburan. Keempat, pajak parkir. Kelima, pajak reklame.

Baca Juga:  Penuhi Kebutuhan Protein Masyarakat, Gubernur Ridho Kampanyekan Gerakan Makan Ikan

Sekilas, perkara korupsi yang sedang ditangani Kejati Lampung beririsan dengan dokumen KPK ini. Irisannya terletak pada sisi penerimaan pajak yang menjadi PAD di tahun 2019.

Yang menjadi catatan, kesahihan atas dokumen KPK ini dijamin oleh Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding. “Itu data resmi yang sudah kita publish,” ucap Ipi kepada reporter Suluh.co, Sabtu sore, 26 Desember 2020.

Kembali ke dokumen KPK tadi. Di dokumen tersebut, KPK mengosongkan kolom realisasi penerimaan pajak tahun 2019 dari sektor pajak reklame. Artinya, Pemda Lamsel dicatat KPK tidak mengantongi ‘pundi-pundi’ yang nantinya dicatat sebagai PAD, khusus dari pajak reklame.

Pemda Lamsel hanya dicatat memiliki total penerimaan pajak dari kelima sektor tadi, kurang lebih 2 ratusan juta rupiah.

Baca Juga:  Cegah Penyebaran Corona, Jajaran Polda Lampung Dilarang Mudik Lebaran

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top