Bandar Lampung

Kasus Eks Bupati Lamteng: Dalil Mengapa JPU KPK Harus Terakan TPPU di Dakwaannya

Mantan Bupati Lampung Tengah Mustaha. Foto: Istimewa.

Suluh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] baru saja melakukan pelimpahan berkas perkara berikut tersangka dari penyidik ke penuntut umum terhadap kasus korupsi yang disangkakan ke eks Bupati Lampung Tengah Mustafa. Tepatnya pada 18 Desember 2020.

Dalam hal penetapan tersangka di awal penyidikan, Mustafa disangkakan telah melanggar ketentuan hukum karena menerima fee atas proyek atau apa yang secara umum di benak publik disebut dengan gratifikasi.

Dalam bahasa hukumnya, penyidik melekatkan pasal berikut ke Mustafa: Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [TPK/Tipikor] juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP.

Mustafa diduga menerima fee atas ijon proyek dan dianggap mengantongi uang berkisar Rp95 miliar.

Sejak pelimpahan tadi dilangsungkan, tim Jaksa Penuntut Umum [JPU] dengan sendirinya memiliki tanggungjawab sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk kemudian membawa berkas perkara tersebut ke pengadilan: tujuannya untuk menguji sangkaan gratifikasi.

Mengutip keterangan Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, tim JPU punya waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke PN Tipikor Tanjungkarang.

Artinya, untuk melakukan pengujian di pengadilan, tim JPU terlebih dulu merealisasikan tugasnya tadi dengan membuat surat dakwaan. Secara umum, apa yang didakwakan JPU KPK tidak jauh berbeda dengan sangkaan yang dilekatkan penyidik ke Mustafa.

Pertanyaannya: Mungkinkah JPU KPK menerakan Pasal TPPU kepada Mustafa di dalam dakwaannya?

Praktisi Hukum Sukriadi Siregar mengatakan: sangat mungkin dan mampu. Keterangan tersebut didalilkannya dengan mengambil peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses penyidikan berlangsung.

“Coba lihat kembali dan mengulang memori kita. Bahwa selama proses [penyidikan] itu, beberapa orang sudah dimintai keterangan. Yang dasarnya berangkat dari dalil penyidik untuk mencari dan mendalami pengetahuan saksi yang berkaitan dengan penggunaan uang yang diduga dari hasil gratifikasi,” tutur Sukriadi Siregar saat dihubungi Suluh.co, Sabtu siang, 19 Desember 2020.

Sejauh riset dan pengamatan Suluh.co, sejumlah orang sudah dimintai keterangan berkenaan dengan penjelasan Sukriadi Siregar.

Dalam perjalanannya, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim sebagai salah satu saksi terperiksa dimintai keterangan oleh penyidik untuk mendalami penggunaan uang diduga hasil gratifikasi. Tak hanya dia, Sri Widodo juga diperiksa berkaitan dengan hal yang sama.

Kala itu penyidik menduga Mustafa menggunakan uang diduga hasil gratifikasi untuk kepentingan kontestasi Pilgub 2018. Bahkan dalam perjalanannya, Mustafa memberikan kesaksian yang beririsan dengan konteks tadi di pengadilan: bahwa ada uang sebesar Rp18 M yang diberikannya untuk mendapatkan dukungan dari PKB.

Sukriadi menilai, permintaan keterangan kepada beberapa pihak dalam konteks pendalaman penggunaan uang diduga hasil gratifikasi tadi menjadi sia-sia jika JPU hanya fokus ke penerapan pasal gratifikasi.

“Saya kira, kesaksian tersangka sebelumnya pun harus diperhatikan. Ditambah lagi juga harus memperhatikan peristiwa pemeriksaan saksi terperiksa itu. Dua momen berbeda tadi memiliki hubungan.
Maka, jika pertanyaannya yang seperti tadi, saya rasa JPU sangat dimungkinkan. Jika tidak, peristiwa-peristiwa dan keterangan tadi justru sia-sia jika tidak perhatikan. Dan lagi jika dilihat dari sisi lain dan efeknya, menerapkan pasal TPPU akan membuat perkara ini efektif dan efisien,” terangnya.

Sukriadi Siregar menggarisbawahi bahwa ketika suatu perkara disidangkan, di situ adalah ”momen dimana JPU sedang bertarung di hadapan majelis hakim. Artinya, gambaran-gambaran tadi kita sodorkan dan kita ingin JPU menjadikannya sebagai dalil di dalam dakwaannya”.

Eks pegawai KPK Zainudin Hasan berpendapat bahwa JPU KPK memang sangat mungkin untuk tidak selalu berpatokan dengan sangkaan awal penyidik: dalam penerapan pasal di dalam dakwaan.

“TPPU ini kan prosesnya oleh penyidik adalah follow the money. Artinya JPU akan menerapkan pasal TPPU apabila ada kuat dugaan unsur-unsur TPPU,” tuturnya kepada Suluh.co.

Yang oleh Zainudin Hasan unsur TPPU dalam pengertian umumnya meliputi: “mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPPU”.

Dengar alur dan penjelasannya di atas, ia menyatakan, “apabila memang ada dugaan kuat, apalagi sudah pernah disebutkan dalam fakta-fakta persidangan kemana saja uang tersebut mengalir atau dialihkan bisa saja TPPU diterapkan dalam perkara tersebut”.

Bagi Saut Situmorang –eks pimpinan KPK periode 2015 sampai 2019, penerapan pasal TPPU sudah menjadi perhatian bagi KPK di awal ketika ia menjadi bagian dari lembaga antirasuah itu. Dan seharusnya, penerapan pasal TPPU harus diterapkan sedini mungkin, sehingga ada tindakan progresif yang dilakukan KPK dalam menanganani perkara korupsi.

“Ya memang kita kurang progresif. Saya ingat waktu setelah lolos seleksi pimpinan KPK, ibu ahli TTPU ibu Yenti minta KPK progresif gunakan pasal 69 TPPU dimana UU TPPU 2010 telah mengunci dengan jelas tentang hal itu.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya,” urai Saut Situmorang kepada Suluh.co.

Penjelasan Saut Situmorang di atas ditimpalinya dengan pernyataan bahwa pada perkara Mustafa ini sudah layak mengarah ke penerapan pasal TPPU. “Apalagi [pada perkara] yang sudah jelas-jelas asal uangnya dari mana misalnya,” tegasnya.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top