Politik

Kampanye di Tempat Ibadah Masuk Kategori Tindak Pidana

Pengajian akbar yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Rahmat Hidayat Lampung pada Senin (26/2/2018) lalu diduga melanggar aturan kampanye/Ist

BANDARLAMPUNG – Pengajian yang dihelat oleh Majelis Taklim Rachmat Hidayat, di Kota Metro, diduga menjadi ajang untuk kampanye. Di samping itu, paslon juga melibatkan camat dalam kegiatan kampanye yang disebut Pengajian Mamah Dedeh, pada Senin (26/2) lalu.

Anggota Panwaslu Kota Bandarlampung, Yahnu Wiguno Sanyoto, menegaskan aktivitas tersebut diduga melanggar UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU Pasal 69 huruf (i).

Serta PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 68 Ayat (1) huruf (j).

Baca Juga:  Bachtiar Basri Dianggap Warga Mampu Entaskan Permasalahan Pupuk

“Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa kampanye dilarang dilakukan di tempat ibadah dan tempat pendidikan,” katanya.

Bahkan, dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Majelis Taklim Rachmat Hidayat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Hal itu termaktub dalam Pasal 187 Ayat 3 UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.

Serta Pasal 74 PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Apabila terbukti, sanksi yang akan dikenakan adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai Pasal 187 Ayat 3 UU No10 Tahun 2016,” tegasnya.

Baca Juga:  Milad ke-11, Majelis Taklim Rachmat Hidayat Bakal Gelar Berbagai Kegiatan

Di sisi lain, anggota Panwaslu Kota Bandarlampung lainnya, M Asep Setiawan, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat bersama Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

“Kami sudah siapkan semuanya, bahkan kami sudah menggelar rapat dengan Tim Gakumdu Panwaslu Kota Bandar Lampung,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Panwaslu Kota Bandarlampung, Candrawansah, juga sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Ketua Majelis Taklim Rachmat Hidayat untuk meminta klarifikasi.

“Kami akan panggil penceramah yang menunjukkan simbol-simbol dukungan terhadap salah satu paslon gubernur pada acara pengajian tersebut, untuk klarifikasi,” katanya.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top