Modus

Kajati Lampung Susilo Yustinus, Dituntut Tuntaskan Kasus Arinal Djunaidi

Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Lampung, Susilo Yustinus/Ist

BANDARLAMPUNG – Kasus dugaan penyimpangan APBD tahun 2015 dan penyalahgunaan wewenang yang disinyalir melibatkan calon Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Jadi warisan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Syafrudin, kepada Kajati Lampung yang baru Susilo Yustinus.

Warisan alias pekerjaan rumah yang belum tuntas ini, sejatinya sudah dilaporkan Masyarakat Transparansi Lampung (Matala) 2016 lalu ke Kejati Lampung.

Dalam prosesnya, penegakan hukum diera Syafrudin, cenderung lamban bahkan ada kesan Korps Adhyaksa tidak transparan pada media terkait penyelidikan kasus.

Menanggapi hal itu, Akademisi Universitas Lampung (Unila) Yusdianto, mengatakan, sebagai pengganti Syafrudin di Kejati Lampung, publik menaruh harapan besar pada Susilo Yustinus untuk menuntaskan kasus itu. Lambannya penanganan perkara Arinal Djunaidi saat Syafrudin menjabat juga telah menimbulkan kecurigaan publik.

“Tentunya kita menaruh harapan besar terhadap pimpinan Kajati yang baru, terutama komitmen untuk memerangi korupsi. Akan tetapi jika perkara itu tetap saja lamban bahkan tidak lebih baik saat periode Kajati lama, niscaya akan semakin bertambah besar kecurigaan publik dan krisis kepercayaan pada Korps Adhyaksa terhadap komitmen menuntaskan kasus korupsi,” ungkap Yusdianto, Kamis (15/3).

Baca Juga:  PN Tanjungkarang Mulai Sidang Kasus Pemecatan Alzier Dari Partai Golkar

Selain itu, dirinya berharap, kurang transparannya penyidik terkait dugaan penyimpangan pada era Syafrudin, tidak terjadi dikepemimpinan Susilo Yustinus, yang nanti justru menambah krisis kepercayaan publik terhadap komitmen Kejati Lampung dalam menuntaskan kasus korupsi.

Untuk diketahui, perkara dugaan korupsi yang dilakukan Arinal Djunaidi saat menjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung, mencuat setelah dilaporkan Masyarakat Transparansi Lampung (MaTaLa) beberapa waktu lalu.

Dalam laporanya disebutkan pada tahun 2015, gubernur menetapkan pedoman penyelenggara Pemda dalam melaksanakan anggaran yang dituangkan dalam Pergub No 72 tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014.

Dalam pergub tersebut, telah diatur besaran honorarium tim. Tapi kemudian, tanggal 14 April 2015, Pergub tersebut dirubah dengan Pergub No 24 tahun 2015 yang isinya memfasilitasi besaran honor tim raperda, rapergub dan tim evaluasi raperda APBD kabupaten/kota.

Baca Juga:  Cara Kotor Arinal Djunaidi, Buat Barlian Mansyur Mundur Dari Partai Golkar

Keputusan Gubernur No G/59/B.III/HK/2015 tentang penetapan besaran honor dan Keputusan Gubernur No G/292/BX/HK/2015 tentang pembentukan tim, menurut Matala, keduanya bertentangan dengan pasal 1 lampiran IV dan pasal 5 Pergub No 72 tahun 2014.

Kemudian nama Arinal ditahun 2015 juga muncul sebagai tenaga ahli, padahal saat itu dirinya masih menjabat sebagai sekretaris provinsi. Seyogyanya, nama Arinal Djunaidi sebagai Pembina ASN tertinggi di Lampung tidak dapat diikutsertakan dalam tenaga ahli.

Berdasarkan perhitungan sementara Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terhadap perkara dugaan korupsi Ketua DPD I Partai Golkar itu, ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp480 juta.

Kerugian tersebut timbul dari selisih besaran honor yang diterima beberapa tim yang dibentuk untuk perda dan evaluasi APBD.

Baca Juga:  Plt Bupati Lampung Tengah Loekman, Angkat Bicara Perihal OTT

Namun, kendati telah menghitung kerugian sementara secara internal, penyidik mengaku masih memperdalam unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terjadi.(BG)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top