Iklan
Daerah

Kadus Tanjung Krajan Diduga Tarik Pungutan Liar di Pembuatan Prona

Sertifikat Prona/Ilustrasi

LAMPUNG TENGAH – Warga Desa Tanjung Krajan, Seputih Banyak, Lampung Tengah, mengeluhkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) dan ketidakjelasan pembuatan prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) oleh kepala dusun (Kadus) setempat.

“Sampai hari ini masih ada beberapa warga masih belum menerima prona tersebut,” kata Hermanto, salah satu warga Seputih banyak, Sabtu (15/12).

Ia menceritakan, dirinya diajak oleh Mayang Beni (kadus) setempat untuk mengikuti prona pada April 2016 lalu. Kemudian, dimintai uang sekitar Rp 600 ribu untuk jasa pembuatannya. Namun,  hingga tahun 2018 saat ini belum ada titik terangnya.

“Harga yang diminta ini untuk setiap warga berbeda-beda ada yang diminta sekitar Rp 400 – Rp900 ribu dan tidak dikasih kwitansi sebagai bukti pembayarannya,” ungkapnya.

Baca Juga:  Warga Kampung Sendang Mukti Gelar Pawai Obor Sambut Ramadan

Enam bulan kemudian, ia  menanyakan pembuatan prona tersebut, tetapi belum ada jawaban jelas.

“Tahun 2017 dan 2018 kemarin, saya coba menanyakan, tetapi belum ada juga kejelasannya,” ucapnya.

Ia juga menyesalkan sikap kadus yang terkesan menantang untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum saat dikonfirmasi mengenai kejelasan pembuatan prona tersebut.

“Karena belum adanya kejelasan, saya mencoba menanyakan kembali hak yang sudah dibayarkan pada September 2018 lalu, tetapi dia malah nantang untuk menyuruh saya agar menaikan masalah ini ke jalur hukum,” ucapnya.

Selain itu, saat pengukuran juga, ia menduga adanya permainan dari kadus yang bisa menyebabkan kehilangan sejumlah ruas tanah.

“Saat pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), saya ngomong kok lebar tanah saya 20.9001. Karena setelah saya ukur ulang bersama salah satu senior di BPN, lebar tanah saya 20.678 meter persegi, berarti kan disini ada tanah yang hilang sekitar 500 meter persegi,” ujarnya.

Baca Juga:  Gubernur dan Wakil Bina Tenaga Pendidik di Lampung Tengah

Saat disinggung, langkah yang dilakukan untuk mendapat prona tersebut, kata dia, telah melaporkan permasalahan ini ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI pada April 2018 lalu.

“Saya sudah melaporkan permasalahan ini ke KPK,” jelasnya.

Hal senada disampaikan warga Seputih banyak, Mukhlas, yang mengaku belum mendapat surat pembuatan prona.

“Sampai hari ini saya juga belum mendapatkan prona. Katanya ada masalah atau apa, saya kurang paham,” ucapnya.(GG)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top