Bandar Lampung

Kadis PU-PR Lampung Selatan Syahroni Kebal Terhadap KPK?

Syahroni. Foto: Istimewa

Kepala Dinas PU-PR Lampung Selatan periode 2016-2017 Hermansyah Hamidi resmi menjadi tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], 24 September 2020. Hermansyah Hamidi belakangan diketahui bertugas sebagai Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Berdasarkan keterangan KPK yang disampaikan Deputi Penindakan Karyoto, lembaga antirasuah ini menjelaskan tentang konstruksi perkara korupsi Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas PU-PR Lampung Tahun Anggaran 2016-2017.

Dalam konstruksi perkara tersebut, muncul nama Syahroni sekaligus peranannya. Kala itu Syahroni adalah salah satu kepala bidang pada Dinas PU-PR di era Hermansyah Hamidi. Syahroni kini diketahui menjadi Kepala Dinas PU-PR Lampung Selatan menggantikan pejabat lama bernama Anjar Asmara.

Kabar yang beredar mengatakan, KPK disebut-sebut telah mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan [SPDP] dengan menetapkan Syahroni menjadi tersangka. Hingga tulisan ini diturunkan, Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri belum memberikan respons atas informasi tadi.

Baca Juga:  ACT Lampung Dirikan Dapur Umum, Warga Korban Kebakaran Butuh Bantuan

Sebelum menetapkan Hermansyah Hamidi menjadi tersangka, tim KPK sudah pernah melakukan penggeledahan di kediaman Syahroni yang berada di seputaran Kecamatan Rajabasa.

Berikut konstruksi perkaranya;

Tersangka HH [Hermansyah Hamidi] selaku Kadis PU-PR bersama-sama dengan terpidana Zainuddin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016 – 2021 diduga melakukan perbuatan sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi pada Dinas PU-PR Lampung Selatan, tersangka Hermansyah Hamidi dan Syahroni [kini Kadis PU-PR Lampung Selatan] mendapatkan perintah dari Zainudin Hasan untuk melakukan pungutan proyek pada Dinas PU-PR sebesar 21 persen dari anggaran proyek.

Selanjutnya Hermansyah Hamidi kemudian memerintahkan Syahroni untuk mengumpulkan setoran dengan mengatakan “Ron kumpulkan setoran. Nanti kalau ada perintah saya, nanti serahkan ke mas Agus”. Maksudnya adalah Hermansyah Hamidi meminta Syahroni untuk mengumpulkan setoran yang kemudian nanti diserahkan kepada Agus Bhakti Nugroho yang merupakan staf ahli Zainudin Hasan.

Baca Juga:  Saut Situmorang Akui KPK belum Super

Syahroni kemudian menghubungi para rekanan pada Dinas PU-PR Lampung Selatan dan meminta setoran dari para rekanan dan memploting para rekanan terhadap besaran paket pengadaan di Dinas PU-PR menyesuaikan dengan besaran dana yang disetorkan.

Selain itu juga dibuat suatu tim khusus yang bertugas untuk melakukan upload penawaran para rekanan menyesuaikan dengan ploting yang sudah disusun berdasarkan nilai setoran yang telah diserahkan oleh para rekanan.

Dana yang diserahkan oleh rekanan diterima oleh Hermansyah Hamidi dan Syahroni untuk kemudian setoran kepada Zainudin Hasan yang diberikan melalui Agus Bhakti Nugroho dengan jumlah seluruhnya Rp72.742.792.145.

Adapun besaran dana yang diterima dibagi yang nilainya Pokja ULP sebesar 0,5-0,75 persen, untuk bupati sebesar 15-17 persen, dan untuk Kadis PU sebesar 2 persen.

KPK menduga Hermansyah Hamidi telah melanggar ketentuan yang dimuat dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUH Pidana. [RH]

Baca Juga:  Jendral Ike Edwin: Beri Saya 100 Peti Mati, 99 Untuk Koruptor dan 1 Buat Saya Jika Korupsi
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top