Bandar Lampung

Kaca Pintu Masuk DPRD Lampung Pecah, Imbas Unjuk Rasa PMII

Kaca pintu masuk Kantor DPRD Provinsi Lampung yang pecah, akibat aksi unjuk rasa PMII UIN Raden Intan Lampung/Suluh

BANDARLAMPUNG – Aksi unjuk rasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, pada Selasa (6/3)  berlangsung ricuh.

Hal tersebut dipicu oleh sikap tiga anggota dewan dari komisi 1 yang meninggalkan massa saat sedang orasi. Aksi saling dorong antara demonstran dengan Satpol PP di depan kantor DPRD pun tidak dapat dihindarkan.

Ketua PMII Komisariat UIN Raden Intan Lampung, Dedy Indra Prayoga, menceritakan bahwa insiden saling dorong antara massa dan satpol pp hingga berujung pecahnya kaca kantor DPRD ini terjadi karena ada provokasi dari pihak lain.

Baca Juga:  Yustin Ajak Anak Lampung Tumbuhkan Minat Baca

“Ada provokasi dari luar, jadi massa tidak terkontrol. Pas saya pegang komando, tiga anggota komisi satu meninggalkan massa, dari situ kerusuhan bermula,” katanya, Selasa (6/3).

Sementara itu Refky Rinaldy kordinator lapangan menambahkan, aksi tersebut untuk menyampaikan bentuk penolakan revisi Undang-undang (UU) MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3). Mereka mendesak DPRD Lampung untuk menyampaikan bentuk penolakan mereka tentang revisi UU MD3 di DPR RI.

“Pasal 73 DPR ini akan mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat. Pelarangan menkritik anggota dewan ini akan merusak hak demokrasi masyarakat,” kata Refky.

Ia menambahkan, DPRD Lampung harus membuat pernyataan penolakan revisi UU MD3 baik secara tertulis maupun secara lisan.

Baca Juga:  6735 Mahasiswa UIN Raden Intan Diberi Pengenalan Budaya Akademik

Terpisah, Ketua DPRD provinsi Lampung Dedi Afrizal sangat menyayangkan aksi demo mahasiswa di depan Kantor DPRD Lampung berlangsung rusuh hingga mengakibatkan pecahnya kaca depan kantor DPRD.

Selain itu, pihaknya juga berencana akan membawa ini ke ranah hukum.

“Apa pun alasannya, perusakan barang negara itu tidak dibenarkan undang-undang,” kata politisi Partai PDIP ini.

Perusakan ini akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan agar nantinya, hal ini tidak terulang. Administrasinya disiapkan oleh sekertariat.

“Ini akan diproses dengan aturan yang berlaku,” kata dia.

Menurut Dedi, institusinya tidak mempermasalahkan jika ada demo. Sebab demo merupakan salah satu bagian dari proses demokrasi.

Baca Juga:  Dishut Lampung Sinkronisasi Program Kehutanan Dalam Pra Rakorenbanghut

“Jika mahasiswa mau demo demi menyuarakan aspirasi masyarakat tidak masalah. Tapi jangan sampai demo yang rusuh,” katanya.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top