Nasional

Jokowi Tolak Cabut Izin PT Semen yang Diterbitkan Ganjar

 

TAPISBERSERI.COM- Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengaku sudah menyampaikan tuntutan para petani Pegunungan Kendeng yang melakukan aksi mengecor kaki di Istana kepada Presiden Joko Widodo

Tuntutan itu yakni untuk mencabut izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk operasional pabrik PT Semen Indonesia  di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.

Namun, Presiden Jokowi tidak akan mencabut izin yang diterbitkan Ganjar karena merupakan wewenang pemerintah daerah.

“Itukan memang pemda punya kewenangan buat (menerbitkan) izin itu, tidak semua dari Presiden,” kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/3/2017)

Meski tuntutan tidak dipenuhi, namun Teten menegaskan bahwa pemerintah sudah mencari jalan keluar.

Pemerintah sudah meminta   PT Semen Indonesia untuk tidak beroperasi sementara waktu meski memiliki izin.

Baca Juga:  Fachrul Razi, Veteran Jenderal TNI Pertama yang dipanggil Jokowi

Operasi harus dihentikan sampai Kajian lingkungan hidup  strategis yang dilakukan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selesai akhir Maret nanti.

PT Semen Indonesia pun sudah sepakat menghentikan operasinya sementara waktu.

“Kan dari kementerian LHK saja, enggak harus dari Presiden,” ucap Teten.

Teten merasa substansi tuntutan yang disampaikan petani kendeng sudah dipenuhi. Oleh karena itu, ia meminta petani Kendeng untuk menghentikan aksinya mengecor kaki di sebrang istana.

Apalagi, seorang petani, Patmi (48), meninggal karena terkena serangan jantung.

“Kita imbau lah kalo mau menyampaikan pendapat, aspirasi, jangan aksinya mengambil risiko pada keselamatan,” ucapnya.

Para petani Kendeng sebelumnya menilai izin yang diterbitkan  Ganjar Pranowo melangkahi janji yang sudah disampaikan Jokowi ke petani pada Agustus 2016 lalu.

Baca Juga:  Bawaslu Pusat Mulai Lidik Politik Uang di Pilgub Lampung 

Saat itu, Jokowi berjanji tidak ada aktivitas penambangan yang dilakukan hingga Kajian lingkungan hidup Strategis yang dilakukan pemerintah selesai dilakukan. Izin tersebut juga melanggar putusan Mahkamah Agung 5 Oktober 2016 lalu.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top