Bandar Lampung

Joko Santoso : e-Planning Permudah Serap Aspirasi Masyarakat

Sekretaris Komisi II PRD Provinsi Lampung, Joko Santoso/Net

BANDAR LAMPUNG – Aspirasi DPRD Provinsi Lampung akan cepat terakomodir khususnya saat akan melakukan reses di daerah pemilihan (Dapil). Hal ini karena adanya perubahan sistem manual menjadi terkomputerisasi secara online melalui aplikasi e-planning pada badan legislatif DPRD Provinsi Lampung, untuk menjadi langkah untuk mempermudah terakomodirnya segala macam aspirasi rakyat yang tertuang dalam hasil reses dewan.

Menurut Sekretaris Komisi II PRD Provinsi Lampung, Joko Santoso, aplikasi e-planning akan memperjelas informasi tentang reses.

Menurutnya dari segi perencanaan e-planning sangat bagus, selama ini banyak keluhan jajarannya lantaran hasil reses dari masyarakat tak tertampung dalam perencanaan daerah. Sehingga hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPRD Provinsi Lampung bisa berkurang karena usulan masyarakat tak terealisasi.

Baca Juga:  Bermitra Dengan Pemprov, TGB : Lampung Bisa Menjaga Keharmonisan  

“Harapan kita dengan sistem ini nanti akan terlihat apakah program itu masuk dan disetujui, kalau tidak disetujui otomatis tak bisa dipaksakan masuk, jadi tinggal mengajukan alternatif lain. Sistem baru ini akan lebih mempermudah, memperjelas dan juga bisa memenuhi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD,” kata  politikus Fraksi PAN tersebut, Jumat (1/6).

Menurut dia, cara kerja dari sistem tersebut sangat mudah digunakan oleh tiap anggota dewan, cukup menginputkan username dan password maka sistem akan membuka tampilan menu usulan yang akan diinputkan oleh anggota dewan yang nantinya akan ditindaklanjuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) apakah usulan tersebut bisa disetujui atau tidak untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Kendati demikian, pihaknya meminta komitmen dari OPD agar usulan yang disampaikan jangan hanya sekedar dokumen belaka namun usulan itu bisa terealisasi.

Baca Juga:  Pantau  Seleksi CPNS Kumham, Ombudsman Sambangi Kanwilkumham Provinsi Lampung

Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal menyatakan bahwa tiap anggota dewan bisa mengusulkan apa saja terkait pembangunan dari masing-masing daerah pemilihan (Dapil)-nya.

“Kalau saya ini kan dari Dapil VI meliputi Tuba, Tubaba, dan Mesuji, hanya bisa masuk di situ saja. Di aplikasi ini kita hanya bisa mengusulkan program kerja dari jenis usulan, volume, dan standar harga. Misalkan usulan tentang rehab sekolah, sarana prasarananya, anggarannya. Tapi kita juga harus koordinasi dengan OPD, ini kan baru usulan pagu kasar, bisa disinkronkan setelah tim dari OPD turun,” jelas Dedi.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengungkapkan, aplikasi e-planning ini baru akan digunakan di tahun 2019 karena masih dalam tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan saat ini pihaknya masih mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada pimpinan fraksi dan pimpinan komisi.

Baca Juga:  Aksi Kawal Pilrek Unila, Jangan Beli Rektor dalam Karung

Menyikapi hal tersebut, Bowo (43) warga Kecamatan Jati Agung berharap dengan adanya e-planning, harapannya bisa membantu keluhan masyarakat selama ini, terutama di bidang insfrastruktur.

“Apalagi jalan disini merupahkan jalan provinsi. Tentu yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi dapat lagi di lanjutkan pembangunan jalanya,” harapan Bowo.(BO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top