Bandar Lampung

Jembatan Pribadi tanpa Izin Hilangkan Akses Publik Warga Rt 008 LK II Durian Payung

Pembangunan jembatan pribadi, di T 08 Lingkungan II, Jalan Khairil Anwar, Gang Bukit Indah, Kelurahan Durian Payung/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – LBH Bandar Lampung bersama Warga RT 08 Lingkungan II, Jalan Khairil Anwar, Gang Bukit Indah, Kelurahan Durian Payung, melakukan mediasi ke-2 (dua) kemarin, di Pemerintah Kota Bandar Lampung, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), yang sebelumnya mediasi dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2019 lalu.

Mediasi yang dilakukan membicarakan terkait dengan pembangunan jembatan pribadi yang belum pernah mendapatkan izin dari warga.

Dalam medaisi ke-2 (dua) tersebut, warga mengeluhkan lantaran posisi dan proses pembangunan tersebut tepat berada di tengah-tengah pemukiman warga. Hal tersebut menghilangkan akses jalan dan mengurung pemukiman sekitar pembangunan jembatan pribadi tersebut.

Fakta yang didapatkan oleh LBH Bandar Lampung dari mediasi bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengirimkan surat dengan Nomor : 650/1674/III.04/2019 Prihal Pemberhentian Sementara Pembangunan Akses Jalan tertanggal 22 Oktober 2019, yang pada intinya bahwa :

  1. Segera menghentikan sementara pembangunan akses jalan dimaksud sejak diterimanya surat ini, karena keberadaan pembangunan jalan tersebut telah meresahkan warga;
  2. Diminta segera mengajukan proses perizinan ke Dinas/Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mana sebelumnya membuat persetujuan warga masyrakat terlebih dahulu, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat ini diterima;
  3. Diminta kepada saudara untuk bekerja sama dan segera melaksanakan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut diatas, guna menghindari pembongkaran paksa oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Baca Juga:  Sosialisasi Tambang Pasir Laut PT LIP Berkedok Seminar

LBH Bandar Lampung melihat bahwa dalam permasalahan tanah tidak dapat dipungkiri bahwa tanah mempunyai Fungsi Sosial. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 UU Pokok Agraria Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa “Semua Hak Atas Tanah Memiliki Fungsi Sosial”.

Fungsi sosial ini yang harus menjadi perhatian bagi pemegang hak, artinya terhadap pembangunan jembatan pribadi di RT 08 LK II Durian Payung sendiri harus melihat kepentingan masyarakat bukan justru menghilangkan akses publik masyarakat yaitu jalan.

Lebih lanjut lagi bahwa tanah objek pembangunan tersebut juga merupakan Gang/Jalan berdasarkan SHM yang dimiliki keluarga masyur. Sesuai dengan Pasal 1 PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah bahwa Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya”.

Data fisik dan kemudian data yuridis ini kemudian di sahkan dan diberikan berita acara oleh panitia ajudikasi dan ditetapkan sebagai dasar pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah, pengakuan hak atas tanah, dan pemberian hak atas tanah, hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 Ayat (3) PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.

Baca Juga:  Tower Telekomunikasi Segera Dibangun Hingga Pelosok Pesisir Barat

LBH Bandar Lampung dan Warga RT 008 LK II Durian Payung tegas menolak segala bentuk aktifitas dan pembangunan jembatan pribadi di Rt 008 LK II Durian Payung dan tidak mengizinkan pembangunan jembatan dilanjutkan.

LBH Bandar Lampung dan Warga juga meminta kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk dapat menindak lanjuti surat tertanggal 22 Oktober 2019 yaitu per 30 (tiga puluh) hari kalender untuk dilakukan tindakan selanjutnya yaitu pembongkaran apabilan tidak mendapatkan izin warga.(LBH)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top