Politik

Jelang Pilwakot Bandar Lampung, Muncul Surat Permintaan KK dan e-KTP Bernuansa Politis

Masyarakat Kota Bandar Lampung  dihebohkan terkait beredarnya surat permintaan Kartu Keluarga (KK) dan e-KTP dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2020/Suluh/JOS

BANDAR LAMPUNG – Masyarakat Kota Bandar Lampung  dihebohkan terkait beredarnya surat permintaan Kartu Keluarga (KK) dan e-KTP dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2020.

Surat yang beredar di salah satu kelurahan ini meminta warga menyerahkan fotokopi KK, e-KTP milik suami, istri, dan anak yang telah berusia 17 tahun ke atas.

Permintaan fotokopi KK dan e-KTP ditujukan untuk pemutakhiran data pemilih calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung .

Menanggapi surat yang beredar di masyarakat, KPU Bandar Lampung  menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat permintaan fotokopi KK dan e-KTP.

Baca Juga:  Gubernur Ridho Dorong Program "Lampung Terang 2019"

“Itu bukan bersumber dari KPU karena nanti dalam tahapan pelaksanaan Coklit tidak melampirkan fotokopi e-KTP. Tetapi PPDP mendatangi dari rumah ke rumah dan melihat e-KTP, tidak meminta fotokopi,” kata Komisioner KPU Bandar Lampung  Divisi Pusat Data dan Informasi, Ika Kartika, Selasa (7/7) di Hotel Emersia.

Saat ini KPU Bandar Lampung  melaksanakan tahapan perekrutan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih).

PPDP akan bertugas melakukan coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih secara door to door (dari rumah ke rumah) mulai 15 Juli-13 Agustus mendatang.

“Sementara ini kita masih berdasarkan PKPU Nomor 19, karena ada kewajiban menempelkan stiker A2KWK sebagai bukti pemilih tersebut sudah dicoklit tapi tentunya tetap memperhatikan Protokol Covid-19,” ujar Ika.

Baca Juga:  Program Magang Kerja Tekan Angka Pengangguran

Beredarnya surat permintaan fotokopi KK dan e-KTP dari RT kepada warga menjadi perhatian Bawaslu Bandar Lampung .

Ketua Bawaslu Bandar Lampung  Candrawansah mengatakan surat edaran tersebut kental bernuansa politis.

“Jangan sampai ini alasannya untuk pemutakhiran atau mendapatkan bantuan sosial, ternyata digunakan untuk melengkapi syarat dukungan calon perseorangan,” kata Candrawansah di ruang kerjanya.

Jajaran pengawas, lanjutnya, berupaya mencari informasi tambahan terkait beredarnya surat yang diduga berasal dari RT.

“Kita belum mengetahui RT mana, tetapi kami berharap RT-nya jangan membodohi masyarakat. Kalau ini pendataan masyarakat terkait tugas dia sebagai RT, terangkan kepada masyarakat,” tegas Candra.

Sebelumnya Komisioner KPU Bandar Lampung  Feri Triatmojo menyampaikan 30 persen Anggota PPS dan PPK, yang menjadi verifikator dukungan bakal calon perseorangan berasal dari aparatur lingkungan, RT dan Kepala Lingkungan.

Baca Juga:  Mantan Sekda Provinsi Lampung Ditetapkan Sebagai Gubernur Terpilih

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang, Candrawansah mewanti-wanti masyarakat untuk tidak menyerahkan fotokopi KK dan e-KTP.

“Masyarakat jangan sampai asal menyerahkan e-KTP maupun KK. Jangan takut menanyakan bila diminta untuk mengumpulkan e-KTP maupun KK,” pungkas Candrawansah.(JOS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top