Bandar Lampung

Implementasi JKN-KIS di Lampung Capai 56,77 Persen

Media gathering BPJS cabang Kota Bandarlampung, perihal Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)/Suluh

BANDARLAMPUNG – Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sudah memasuki tahun ke-5 di tahun 2018 dan tepat 31 Desember 2017 jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 187.982.949 jiwa, artinya jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS hampir mencapai 72,9% dari jumlah penduduk Indonesia.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang BandarLampung, dr. Johana, mengungkapkan, untuk wilayah Provinsi Lampung sudah mencapai 5.448.715 jiwa atau 56,77 %.

Diharapkan bila diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019, cakupan kepesertaan minimal mencakup 95% pada awal Januari 2019.

Namun, kata Johana, bukan hanya dari aspek cakupan kepesertaan saja, keberlangsungan program ini menjadi tantangan dan diharapkan 11 lembaga negara yang diinstruksikan dalam Instruksi Presiden (Inpres) ini mampu saling menguatkan koordinasi dan mampu berperan sesuai dengan kewenangannya.

“Selain itu juga ditambah peran dari berbagai pemangku kepentingan seperti fasilitas kesehatan, organisasi profesi, asosiasi terkait, media massa, serta masyarakat untuk memberi masukan konstrutif dan mendukung implementasi Program JKN-KIS,” ujar Johana, Kamis (8/3).

Baca Juga:  Gubernur Ridho Raih Penghargaan Anubhawa Sasana dari Kemenkumham

Dikatakan Johana, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam implementasi program JKN-KIS, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN dimana memerintahkan 11 lembaga negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program JKN-KIS.

Sebanyak 11 pimpinan lembaga negara itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Instruksi tersebut tentu saja harus diimplementasikan oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk oleh BPJS Kesehatan.

Johana menjelaskan, khusus kepada Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) Presiden menginstruksikan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dalam melaksanakan JKN, mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan JKN, memastikan Bupati dan Walikota mengalokasikan anggaran serupa, dan mendaftarkan seluruh penduduknya sebagai peserta JKN.

Baca Juga:  Syabila Balita 20 Bulan Asal Tulangbawang Butuh Uluran Tangan

Kemudian menyediakan sarana dan prasarana, serta SDM kesehatan di wilayahnya, memastikan BUMD mendaftarkan pengurus dan pekerja serta anggota keluarganya dalam program JKN sekaligus pembayaran iurannya.

Selain itu, lanjut Johana, Gubernur diinstruksikan untuk memberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN.

“Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap peserta JKN-KIS, kami meluncurkan aplikasi Mobile JKN,” kata Johana.

Aplikasi Mobile JKN ini merupakan bentuk transformasi digital model bisnis BPJS Kesehatan yang semula berupa kegiatan administratif dilakukan di Kantor Cabang atau Fasilitas Kesehatan, ditransformasi kedalam bentuk Aplikasi yang dapat digunakan oleh peserta dimana saja kapanpun tanpa batasan waktu (self service).

Lebih lanjut Johana memaparkan, untuk menggunakan aplikasi Mobile JKN syaratnya sangat mudah, hanya perlu mengunduh aplikasi melalui Google Play Store dan Apple Store. Aplikasi ini direkomendasikan untuk telepon pintar yang menggunakan sistem android versi 4.0 ke atas dan sistem iOS 10.

Baca Juga:  Basarnas Lampung Buka Posko Penyelamatan

Setelah aplikasi itu terpasang, peserta harus melakukan registrasi pada menu yang tersedia di aplikasi Mobile JKN. Setelah berhasil, peserta bisa masuk dalam aplikasi dan memanfaatkan semua fitur yang tersedia.

Aplikasi tersebut terdapat empat menu utama, seperti menu peserta, menu tagihan, menu pelayanan, dan menu umum. Pada menu peserta isinya menjelaskan fitur kepesertaan, kartu peserta, ubah data peserta, dan pendaftaran peserta. Menu tagihan berisikan fitur premi, catatan pembayaran, cek virtual account. Menu pelayanan meliputi fitur riwayat pelayanan, skrining. Sedangkan menu umum mengenai info umum JKN, lokasi, pengaduan keluhan, dan pengaturan.(HI)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top