Bandar Lampung

ICW Dukung Langkah KPK Kelola Pengadaan Barang dan Jasa di Lampung

Indonesian Corupption Watch (ICW)/Net

JAKARTA – Indonesian Corupption Watch (ICW) turut menanggapi usulan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) agar tata kelola dan oprasional pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung diambil alih Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI).

Menurut ICW, server serta tata kelola dan operasional kegiatan pengadaan barang dan jasa lazimnya memang di pemda masing-masing daerah.

Namun dibeberapa tempat ditemukan terjadi pengecilan bandwidth internet atau server yang dimatikan. Akan tetapi secara umum keberadaan server di LPSE masing-masing daerah tidak menimbulkan masalah besar.

“Tapi kalau memang menurut observasi bagian pencegahan KPK direkomendasikan dipindah ke LKPP-RI yang berada di Jakarta, ya saya kira itu akan lebih baik. Sepanjang itu memang secara strategis bisa membantu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” ujar Anggota Badan Pekerja ICW, Lais Abid, Selasa (16/7) kemarin.

Baca Juga:  Pimpin Upacara Peringatan Hut Lampung Ke-55, Gubernur Ridho Ajak Untuk Terus Berjuang dan Berkarya

Namun menurut Lais Abid hal itu bukan satu-satunya solusi mengatasi masalah. Masih ada masalah lain yang harus diselesaikan pemerintah daerah, yakni problem reformasi birokrasi.

Bagaimana kepala daerah bisa menempatkan orang-orang yang berintegritas di Pokja Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga penting dilakukan sebagai terobosan inovasi.

Ia menjelaskan, temuan ICW menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi pada 2010-2016. Setidaknya sekitar 3.417 ASN ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi disejumlah daerah.

Menurut ICW, yang banyak terjerat kasus korupsi pengadaan barang/jasa oleh aparat penegak hukum hanya birokrasi ditataran bawah. Kebanyakan PPK dan Pokja BLPBJ.

Baca Juga:  Ketersediaan Pangan Saat Ramadhan Dan Idul Fitri Dijamin Pemerintah

“Beranikah dia (kepala daerah) menempatkan orang yang memiliki kapasitas sekaligus berintegritas. Bukan hanya menempatkan orang-orang yang disenanginya saja atau hanya menempatkan kroni-kroninya saja,” ujarnya.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top