Pendapat

Hilangnya Peran Negara Terhadap Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja di Masa Pandemi Covid-19

Oleh : Sumaindra Jarwadi SH

Kepala Divisi EKOSOB, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LBH Bandar Lampung

COVID-19 berdampak terhadap banyak hal, begitu juga dengan aspek ketenagakerjaan dimana selama pandemi telah banyak berdampak terhadap tenaga kerja. Selama pandemi Covid-19, di Provinsi Lampung per April 2020 terdapat 2.379 tenaga kerja dirumahkan. (data dihimpun  dari berbagai sumber).

Hilangnya Peran Negara

Lalu sejak keluarnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada 6 Mei 2020 (SE Menkertrans No. M/6/HI.00.01/V/2020) membuat posisi pekerja semakin rentan.

Hal tersebut dikarenakan substansi dalam SE Menkertrans No. M/6/HI.00.01/V/2020 telah menghilangkan peran dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak dari pekerja. Diantaranya adalah:

Pemberian THR dapat dilakukan dengan perundingan antara pekerja dan pengusaha. Hal ini membuat posisi pekerja menjadi lemah karena tidak adanya peran pemerintah untuk mengintervensi dalam hal pemenuhan hak-hak pekerja.

Baca Juga:  7 Bulan Tak Terima Gaji, LBH Dampingi 16 Honorer DKP Lampung

Bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, pembayaran THR dapat dicicil atau dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang disepakati antara pengusaha dan pekerja.

Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan

SE Menkertrans No. M/6/HI.00.01/V/2020 yang dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan), serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan (Permenaker THR).

Sebenarnya aturan mengenai cara pembayaran dan pengenaan denda keterlambatan sudah diatur dalam PP Pengupahan dan Permenaker THR. Kedua aturan tersebut menegaskan bahwa pemberian THR adalah kewajiban setiap perusahaan (Pasal 7 PP No. 78/2015 tentang Pengupahan dan Pasal 1 angka 1 Permenaker 6/2016 tentang THR Keagamaan). Sehingga, perusahaaan yang tidak mampu membayar THR dapat dikenakan sanksi administratif (Pasal 59 PP No. 78/2015 tentang Pengupahan dan Pasal 11 ayat (1) Permenaker 6/2016 tentang THR Keagamaan).

Baca Juga:  Gerakan Sosial Politik Transnasional

Tidak ada ruang perundingan atau negosiasi yang dibuka untuk memutuskan sanksi bagi perusahaan yang tidak dapat membayar THR. Perbedaan selanjutnya adalah soal Jika dalam SE Menaker denda dapat dirembukan lewat dialog, maka dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, denda bagi perusahaan yang terlambat membayar THR telah ditentukan sebesar 5% (Pasal 56 PP No. 78/2015 tentang Pengupahan dan Pasal 10 ayat (1) Permenaker 6/2016 tentang THR Keagamaan).

Secara hukum, Surat Edaran Menteri tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ketika berhadapan dengan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Surat Edaran dibuat hanya untuk kalangan internal. Selain itu, Surat Edaran seharusnya lebih menjelaskan tentang peraturan yang sudah ada, bukan untuk membuat norma baru yang bertentangan.  Apabila ditarik dalam permasalahan ini, maka norma baru yang ada dalam SE Menteri tentang THR tidak dapat berlaku menggantikan norma yang telah ada baik di dalam PP Pengupahan maupun Permenaker THR Keagamaan.

Baca Juga:  Pedagang Dibohongi, LBH Mulai Kumpulkan Bukti

LBH Bandar Lampung Membuka Posko Pengaduan THR Online 2020

LBH Bandar Lampung membuka posko Tunjangan Hari Raya (THR) secara online. Posko ini menerima pengaduan para pekerja yang tidak mendapatkan hak nya dihari Ramadhan dan menjelang hari raya Idhul Fitri 1441 H. Pengaduan dapat dilakukan via WA 082180968008 website bantuanhukumlampung.or.id. ataupun melalui email bantuanhukumlampung@gmail.com.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top