Bandar Lampung

Herman HN Tidak Berpihak Pada Rakyat Miskin

Walikota (non aktif) Bandar Lampung, yang juga calon Gubernur Lampung/Ist

BANDAR LAMPUNG – Warga Kampung Pasar Griya, Sukarame, Bandar Lampung, kembali mendapatkan surat edaran yang berasal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.

Surat tersebut merupakan surat peringatan ketiga, yang memerintahkan warga untuk segera mengosongkan tempat tinggalnya dikarenakan lokasi tersebut akan dibangun Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Surat bernomor 593/483/1.01/2018 tersebut, merupakan tindak lanjut surat terdahulu yang bernomor 593/454/1.01/2018 tertanggal 24 April 2018 perihal surat peringatan kedua.

Perintah dalam surat tersebutpun masih sama, yaitu apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari, warga tidak mengindahkan surat tersebut, maka Pemkot Bandar Lampung akan melakukan pengosongan secara paksa.

“Sampai saat ini baik Herman HN selaku Walikota (non aktif) Bandar Lampung ataupun M Yusuf Kohar selaku Plt Walikota sama sekali tidak pernah berkunjung untuk mengklarifikasi surat edaran tersebut,” tegas Muad Mustami, salah satu Warga Kampung Pasar Griya, Sukarame, Bandar Lampung, Jumat (4/5).

Baca Juga:  Politik Uang dan Suka Cita Pelantikan Arinal Nunik

Melihat adanya tindakan sewenang-wenang tersebut, Muad menyatakan, bahwa bukan persoalan lahan yang ingin dipertahankan, tapi berbicara mengenai nilai kemanusiaan yang telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

“Seharusnya pemkot dapat memberikan jaminan perlindungan bagi warga untuk kehidupan kedepannya. Di tengah kondisi warga yang memiliki penghasilan tidak pasti setiap harinya karena sebagian pekerjaan warga adalah pemulung, sudah pasti dengan adanya penggusuran ini warga akan kehilangan tempat tinggal dan juga pekerjaan,” jelasnya.

Ditambah lagi, tenggang waktu yang diberikan oleh pemkot yang mendekati dengan bulan Ramadan akan membuat beban warga berlipat.

Melihat kondisi dan situasi penggusuran yang dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Baca Juga:  Kemenpora Inisiasi 1000 Pemuda Anti Tawuran

Sepriyadi Ketua Wilayah FSBKU-KSN Provinsi Lampung menyatakan bahwa, dibawah kepemimpinan Herman HN, telah menunjukkan ketidak berpihakannya terhadap rakyat miskin.

“Upaya cuci tangan telah dilakukan Herman HN melalui penggusuran tersebut yang terkesan sengaja dilakukannya pada masa cuti,” tegas Sepriyadi.

Sementara itu, Ketua LMND Kota Bandar Lampung, Kristina Tia Ayu, mengatakan, dengan adanya surat edaran yang berisi pemberitahuan pengosongan pemukiman yang ditandatangani Sekretaris Daerah, Badri Tamam, seolah-olah membuat Herman HN tidak terlibat dan bukan menjadi dalang utama dari penggusuran tersebut.

Lanjut Kristina, warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Tolak Penggusuran (KTP) telah melakukan beberapa cara untuk dapat mempertahankan hak-hak warga serta klarifikasi terhadap penggusuran kampung tersebut, dengan memasukkan surat permohonan audiensi ke DPRD Kota Bandar Lampung dan juga ke Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Baca Juga:  Wisata Lampung Kembali Masuk Layar Lebar Dalam ‘Wahana Rumah Hantu’

“Namun sampai saat ini permohonan audiensi tersebut belum juga mendapatkan respon dari DPRD dan Pemkot Bandar Lampung,” tutur Kristina.

Sebelumnya, Plt Walikota Bandar Lampung, Yusuf Kohar, mengaku, belum mengetahui terkait surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Kota Bandar Lampung, Badri Tamam, tentang pemberitahuan pengosongan tempat kepada warga.

Untuk itu, Kohar mengaku akan mengecek lokasi guna memastikan kebenaran tersebut.(NN)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top