Modus

Herman HN Terbukti Sengsarakan Rakyat

Humas PPRL Lampung, Yohannes Joko Purwanto/Ist

BANDARLAMPUNG – Tagline Herman HN – Sutono sebagai pasangan bakal calon gubernur – bakal calon wakil gubernur Lampung terbukti bekerja mensejahterakan rakyat dinilai humas pusat perjuangan rakyat Lampung (PPRL), Yohannes Joko Purwanto sangat berbanding terbalik pada kenyataannya.

“Semestinya taglinenya diganti dengan yang sebenarnya, terbukti bekerja menyengsarakan rakyat. Ini baru benar,” kata Joko, Senin (22/1).

Selama Herman HN menjabat sebagai walikota Bandarlampung, suami Eva Dwiana ini telah banyak membuat rakyat sengsara.

Misalnya saja, 2017 lalu, orang nomor satu di Kota Tapis Berseri itu telat membayar dana sertifikasi guru yang kabarnya  sekitar puluhan sampai ratusan miliar. Bahkan kala itu, para guru tersebut sampai meminta bantuan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung agar pemkot setempat mengeluarkan dana sertifikasi.

Baca Juga:  6 Saksi Dinas PUPR Mesuji Akui Laksanakan Tender Kurung

“Moso harus ada masalah dulu, hak para guru baru dibayarkan. Ini kan aneh, padahal dana tersebut bersumber dari APBN dan tidak boleh dipakai untuk yang lain-lain,” ungkapnya.

Tak hanya itu saja, pemkot Bandarlampung juga diduga masih berhutang dengan RSUAM dan RSJ dengan belum dibayarkan Jamkesmasda sekitar Rp. 20 miliar.

“Kemarin saya dengar pemprov Lampung membayarkan dana bagi hasil dari pajak rokok ke pemkot Bandarlampung. Darisana kan semestinya berapa persennya itu digunakan untuk memback up dana kesehatan,” ungkapnya.

Tak sampai disitu saja masalah di pemerintah Kota Bandarlampung sejak dipimpin oleh Herman HN, bahkan tersiar kabar bacagub yang diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diduga telat membayar insentif RT, Babinsa, Babinkamtibmas dan Guru Ngaji.

Baca Juga:  Dalam Sebulan 58 Pelaku Narkoba Diamankan Polresta Bandar Lampung

“Masa ia Pemkot Bandarlampung ini selalu telat membayar kewajibannya kan. Padahal masyarakat telah mempercayai Herman HN sehingga bisa menjabat sebagai Walikota Bandarlampung, tapi kok rakyatnya jadi bahan sengsaraan beliau,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah Bandarlampung juga  menunggak pembayaran insentif bulanan guru honorer dan sempat membuat heboh pemprov Lampung dengan menggelar aksi demo. Alasan penunggakan pembayaran ini diindikasi karena pemprov Lampung belum membayar dana bagi hasil (DBH).

“Ga ada hubungan tertunggaknya pembayaran DBH sehingga belum dibayarkan insentif para guru. Semestinya para guru ini menuntut ke pemkot,” pungkasnya.

Ia berharap, walikota Bandarlampung dapat bijak dalam mengambil setiap kebijakan tanpa harus mengedepankan ambisi membangun infrastruktur secara besar-besaran dengan mengorbankan dan menyengsarakan hati masyarakatnya.

Baca Juga:  KPK Mulai Masuk dalam Penanganan Kasus di Polda dan Kejaksaan yang Terkesan Lambat

“Dimana hati nurani mu pak Herman, kenapa mengesampingkan rakyatmu demi membangun infrastruktur secara besar-besaran,” pungkasnya.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top