Bandar Lampung

Herman HN Alihkan Kepengurusan PTSL ke Lurah, Warga Kesal Dengan Pungutan RT

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kota Bandar Lampung/AJ/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Tak percaya dengan kelompok masyarakat (Pokmas), Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, mengalihkan penyaluran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada lurah setempat.

“Kedepan, PTSL akan dikendalikan lurah masing-masing, bukan pokmas lagi,” tegas Herman HN, usai menyerahkan sejumlah sertifikat tanah PTSL di Gedung Semergou, Kamis (18/10).

Dia menjelaskan, alasan mengapa pokmas tidak diberikan mandat untuk penyaluran PTSL, lantaran untuk meminimalisir potensi pungutan liar (pungli).

“Kalau biaya PTSL gratis tidak dipungut biaya, hanya membeli materai saja,” kata Herman.

Kendati demikian, hal berbeda disampaikan oleh Bambang, warga RT 10, Kelurahan Way Kandis. Dirinya mengaku diberitahu oleh RT setempat yang bernama Azhari, bahwa pembuatan sertifikat prona PTSL sudah jadi dan diminta untuk datang ke gedung wali kota.

Baca Juga:  Pendidikan Dan Sosial di Lampung Butuh Perhatian Pusat

Pasalnya, sertifikat tersebut akan dibagikan disana. Namun, sebelum pengambilan para warga diminta untuk menemui RT terlebih dahulu.

“Katanya (RT 10) disuruh nemuin dia dulu, dia minta uang tambahan Rp100 ribu ya untuk beli rokok dia,” katanya, disela-sela pengambilan sertifikat perona PTSL.

Menurutnya, warga merasa keberatan dengan adanya biaya tambahan tersebut, karena sebelumnya warga sudah pernah dipungut biaya untuk pembuatan sertifikat.

“Bukan cuman tadi pagi aja mas, sebelumnya sudah dimintakan uang pertama Rp800 ribu, udah itu dimintai lagi, katanya ada biaya tambahan Rp200 ribu. udah itu tadi tadi dimintain lagi,” kesalnya.

Sementara itu, pembuatan sertifikat PTSL juga dikeluhkan warga lain. Rubin contohnya, dia mengaku pembuatan sertifikat program Presiden Jokowi ini, juga dipinta sejumlah uang oleh ketua RT 10, Kelurahan Way Kandis, dengan dengan dalil biaya pengurusan pembuatan sertifikat.

Baca Juga:  Caleg Dukung Prabowo-Sandi, PKB Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

“Sama, semua gitu semua, pertama Rp800 ribu, katanya gratis ini dimintakan lagi,” sesalnya.(AJ)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top