Iklan
Modus

Hati-hati, Golput di Pemilu 2019 Bisa Terkena Sanksi Penjara 3 Tahun

Golput (golongan putih) atau tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu/Ilustrasi

BANDAR LAMPUNG – Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa, menegaskan masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilu 2019 pilpres dan pileg dan terdaftar dalam pemilih tetap atau DPT, namun memilih untuk golput bisa terkena sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda sebesar Rp36 juta.

“Sanksi tersebut disebutkan sepanjang masyarakat yang akan mempengaruhi atau mengajak orang lain agar tidak memberikan hak pilihnya bahkan memberikan suatu imbalan tertentu pada saat pemilihan berlangsung,” tegas Teddy, kemarin.

Hal tersebut merupakan tanggapan terkait diskusi rumah kita dengan tema Golput bukan pilihan yang diselenggarakan di gedung sesat Agung, Komplek Islamic Center, Tulangbawang Barat, beberapa waktu lalu.

Baca Juga:  Polda Lampung Warning Praktek Pungli

Ditambahkannya, berdasarkan Undang Undang Pemilu nomor 7 Tahun 2017, khususnya pada pasal 515, setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suara tidak sah di dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

“Tindak pidana tersebut jika memenuhi tiga unsur tersebut maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas,” tukasnya.

Ketiga unsur tersebut antara lain dilakukan pada saat hari pemungutan suara kedua dengan menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya ketiga merusak surat suara sehingga menyebabkan surat suara tidak sah atau tidak bisa dihitung sebagai suara hasil pemilu.

Baca Juga:  7 Pemuda Kedapatan Hisap Tembakau Gorila

Wakapolda juga menambahkan, masyarakat yang golput, namun tidak mempengaruhi dan mengajak orang lain bahkan tidak memberikan imbalan tertentu maka tidak terkena pidana bahkan dilindungi hak politiknya secara internasional.

Namun pihaknya berharap, masyarakat Lampung  khusunya dapat memberikan hak politiknya pada pemilu 2019 pada Rabu 17 April mendatang dengan datang ke TPS masing-masing dan memilih calon pemimpin yang dikehendaki.

“Mengingat hak politik yg dilakukan setiap 5 tahun sekali ini menjadi bukti pergerakan bangsa yg maju dan merubah tatanan kenegaraan yg lebih baik lagi.disamping itu pemilu menjadi ajang bagi para calon pemimpin agar berkontribusi kepada masyarakat,bangsa dan negara,” jelas dia.

Sementara itu, Bupati Tulangbawang Barat, Umar Ahmad, menyatakan mampu menarik partisipasi pemilih kabupaten di atas 80 persen.

Baca Juga:  Warga Bantu Aparat Kepung Dua Tersangka Pencurian Sepeda Motor

Dalam talk show tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber yg berkompeten,diantaranya komisioner KPU Erwan Bustami, pengamat politik Dharmawan purba, serta Direktur Kepolisian Air dan Udara Kombes Pol Usman dan sejumlah partisipan lainya.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top