Modus

Hakim Batalkan Penetapan Tersangka Korupsi Jalan Ir Sutami

Kuasa hukum Ahmad Handoko dengan tersangka Hengki atau Engsit/GUNG

Suluh.co – Kasus perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan Jalan Ir Sutami – Sribawono, akhirnya dimenangkan oleh kuasa hukum Ahmad Handoko dengan tersangka Hengki atau Engsit dari lima calon tersangka yang telah di tetapkan oleh Polda Lampung, Kamis (27/5).

Keputusan tersebut berdasarkan, permohonan pra-peradilan yang di ajukan oleh Ahmad handoko kepada Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang.

Handoko mengatakan, jika calon tersangka Hengki telah dibatalkan oleh majelis hakim yang selama ini telah memimpin persidangan.

“Mulai hari ini penetapan tersangka Hengki (Engsit) yang dilakukan Polda Lampung khususnya, telah dibatalkan oleh majelis hakim,” kata Handoko usai persidangan.

Selain itu, ia menjelaskan, jika saat ini kliennya bukan lagi tersangka dalam penyelidikan Polda Lampung.

“Status hukum Hengki mulai hari ini juga bukan lagi tersangka dan tidak dalam penyidikan, artinya statusnya kembali semula seperti sebelum ada perkara,” tegasnya.

Baca Juga:  3 Tersangka Kasus Jagung Tak Ditahan ?  

Sementara, Majelis Hakim Jhony Butarbutar mengatakan, bahwa dalam perkara ini calon tersangka tersebut, belum adanya audit yang dilakukan oleh pihak BPK maupun BPKP.

“Calon tersangka ini sebelumnya belum pernah dilakukan penyelidikan, selain itu tidak ada audit dari BPK dan BPKP. Karena dalam perkara tipikor itu harus ada terlebih dahulu kerugian negara itu, kalau gak ada kerugian berarti gak ada tindak pidana,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus perkara tipikor pembangunan Jalan Ir Sutami – Sribawono memasuki sidang pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, dengan adanya penolakan dari kuasa hukum salah satu tersangka di PT Usaha Remaja Mandiri.

Kuasa hukum Ahmad handoko mengatakan, jika dalam perkara penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Lampung kepada kliennya atas nama Hengki ini belum ada audit kerugian negara.

Baca Juga:  Anggota DPRD Jawa Barat jadi Tersangka Korupsi

Sedangkan pasal yang disangkakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan dalam perkara ini tidak ada audit dari BPK, BPKP maupun dari lembaga lain sebagaimana ketentuan dari undang-undang.

Untuk itu, ia berpendapat jika dengan tidak adanya audit kerugian negara dari lembaga manapun, maka penetapan tersangka ini tidak memenuhi pasal 184 KUHP.

“Yang berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi (MK) tahapan suatu proses perkara. Itukan sebelum menetapkan tersangka adanya penyelidikan, penyidikan dan kemudian adanya penetapan tersangka,” ucapnya.

Menurutnya, dalam perkara kliennya tersebut, belum pernah di periksa dalam kasus yang melibatkan dirinya.

Baca Juga:  Nekat Mencuri di Kampung Sendiri, Warga Bakung Ilir Ditangkap Polisi

“Nah dalam perkara Hengki ini kan ada lima tersangka, lima laporan polisi, dan khusus Hengki ini laporan polisi 490. Yang mana pHengki ini belum pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara dia sendiri,” jelasnya.

Ia menambahkan, ketentuan MK yang semestinya selain dua alat bukti yang cukup, diperiksa dulu calon tersangka.

 

Reporter : Agung Kurniawan

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top