Iklan
Politik

Hak Anggota DPRD Provinsi Lampung Ini Diputus

DPRD Provinsi Lampung/Net

BANDAR LAMPUNG – Beberapa anggota DPRD Provinsi Lampung, dikabarkan belum menerima hak sebagai wakil rakyat pada di awal bulan Oktober.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Yozi Rizal, mengaku kecewa belum menerima hak yang melekat tersebut. Padahal, sampai saat ini, ia mengaku masih anggota aktif DPRD Lampung.

“Hak saya yang biasanya keluar di awal bulan melalui sistim elektronik  di bulan Oktober ini belum keluar. Padahal saya masih anggota aktif  DPRD provinsi Lampung,” kata anggota DPRD Lampung Yozi Rizal, Kamis (4/10).

Ia bersama beberapa anggota DPRD Lampung, mengaku sudah mengirim surat ke sekretaris dewan (sekwan) untuk klarifikasi terkait perihal hak yang belum keluar tersebut.

Baca Juga:  PKS Lampung Resmikan Web Fraksi

“Saya bertanya sama beliau apakah kebijakan dalam menanggapi Surat Edaran (SE) Mendagri ini diambil secara inisiatif sendiri, pimpinan atau Gubernur. Ternyata sekwan ini mengambil kebijakan dengan inisiatifnya sendiri, artinya telah melampaui kewenangan,” ungkapnya.

“Semua ada mekanismenya dan tidak ada namanya kebijakan Sekwan yang seharusnya bertugas protokoleran saja,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia mengaku, beberapa anggota DPRD Lampung sedang menggugat SE Mendagri tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Kami lagi gugat SE Mendagri,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Lampung, Midi Ismanto, yang sampai saat ini belum mengurus haknya sebagai wakil rakyat tingkat provinsi tersebut.

“Saya belum tahu apakah hak itu diberhentikan atau tidak. Karena jika merujuk aturan UU secara konstitusi,  bahwa anggota dewan dipilih dengan SK Mendagri selama lima tahun,” ungkapnya.

Baca Juga:  Jelang Pemilu 2019 Penjagaan Garis Pantai Diperketat

“Kemudian saat saya dan teman-teman ditetapkan sebagai calon terpilih di pemilu lalu, apakah langsung menerima hak, jawabannya belum. Kami kemudian menerima hak ketika menerima SK Mendagri dan dilantik. Kemudian sekarang ini harus diberlakukan sama kalau mau diberhentikan,” paparnya.

Saat ini Mendagri hanya menerbitkan SE yang bersifat pemberitahuan saja. Sehingga tidak bisa menjadi rujukan untuk tidak memberi hak anggota dewan.

“Boleh dilaksanakan, tetapi menunggu SK pemberhentian dari mendagri,” ujarnya.(TM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top