Politik

Gubernur Serahkan SK Pelaksana Tugas Untuk 4 Kabupaten/Kota

Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo, menyerahkan SK Pengangkatan Plt bagi wakil kepala daerah di 4 kabupaten/kota di Ruang Rapat Utama Gubernur Lampung/Suluh

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, menyerahkan SK Surat Keputusan) pengangkatan pejabat Pelaksana Tugas (Plt) untuk empat kabupaten/kota, menjelang masa cuti kepala daerah pada 15 Februari 2018 mendatang.

Keempat SK Plt itu ditujukan kepada Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Utara.

Sementara Kabupaten Tanggamus sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu dan diserahterimakan kepada Sekretaris Kabupaten setempat Andi Wijaya.

Untuk SK Kota Bandar Lampung diberikan kepada Yusuf Kohar, Lampung Timur kepada Zaiful Buchari, Lampung Tengah kepada Loekman Djoyosumarto, dan Lampung Utara kepada Sri Widodo, yang masing-masing merupakan wakil pimpinan daerah setempat.

Baca Juga:  Bawaslu Lampung Risaukan Pemilih Ganda

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, mengatakan, SK diberikan dalam rangka pelaksanaan pilkada.

“Wakil menjadi prioritas pertama, karena para wakil ikut memimpin daerah, sangat memahami situasi daerahnya, kemudian tidak dibutuhkan waktu untuk beradaptasi karena selama ini wakil merupakan bagian dari kepemimpinan yang dipilih masyarakat juga,” jelas Gubernur usai penyerahan SK Plt, di Ruang Rapat Utama Gubernur Lampung, Senin (12/2).

Selain wakil, kata Gubernur, biasanya ditunjuk pejabat Eselon II, baik itu dari provinsi, kabupaten, kota, Kemendagri, bahkan dari kementerian lainnya.

“Ini terjadi di daerah lain di Pulau Jawa, ada Plt bupati dari pejabat pusat,” tukasnya.

Siapapun yang ditunjuk menjalankan tugas Plt bupati/walikota selama menjabat, secara nomenklatrur dalam hal administrasi ditandatangani oleh Plt.

Baca Juga:  Hasil Survei Cyrus Network, PDIP : Bukan Patokan, PKS : Jadi Sinyal Petakan Suara

Tetapi hak keuangan tetap sebagai wakil kepala daerah, dan hak protokolernya ada sebagai kepala daerah.

“Gagahnya tetap sebagai kepala daerah, tapi begitu buka dompet tetap saja wakil. Tapi perlu saya tegaskan, hak protokoler Plt itu sama,” tegas Gubernur.

Kepala daerah yang sedang cuti di luar tanggungan negara.

“Maka para Plt lah yang memimpin pemerintahan daerah. Kedua, untuk memberikan fasilitas pilkada di daerah masing-masing sesuai dengan amanat UU No 10 tahun 2016,” kata Gubernur.

Keputusan yang diambil oleh Plt berlaku, apabila ada ketidaksesuaian secara kontekstual.

“Bila kurang tepat dilakukan kesesuaian lagi. Bisa jadi malah mirip. Ini namanya dinamika pemerintahan. Jadi jangan sampai terjadi penundaan kebijakan termasuk kebijakan strategis,” ujar Gubernur.(DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top