Iklan
Bandar Lampung

Gubernur Ridho Minta Gugus Tugas Reforma Agraria Memfasilitasi Penyelesaian Konflik Tanah di Provinsi Lampung

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat saat membuka Rapat Persiapan GTRA Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019/LS

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo meminta Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung dapat memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik dan mengatur mekanisme penyelesaian permasalahan tanah yang ada di Provinsi Lampung.

Permintaan Gubernur itu disampaikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat saat membuka Rapat Persiapan GTRA Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, di Hotel Emersia, Rabu (24/4).

“Ini merupakan rapat persiapan di mana rapat utamanya akan akan dilaksanakan setelah Idul Fitri mendatang. Diharapkan bisa lebih komprehensif dari apa yang kita lakukan pada hari ini, karena persoalan pertanahan di Provinsi Lampung sangatlah krusial,” ujar Taufik.

Baca Juga:  Kemenkumham dan Pemprov Lampung MOU Sadar Hukum

Taufik mengatakan reforma agraria dianggap penting dan menjadi program prioritas nasional yang diamanatkan didalam RPJMN 2014-2019.

“Diyakini juga bahwa program ini akan berlanjut dalam RPJMN berikutnya. Kita di daerah menjabarkan ini di dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan daerah. Maka perlu nanti kita tindaklanjuti bersama dan bersinergi dengan seluruh jajaran/OPD terkait,” kata Taufik.

Sejauh ini, beberapa tugas GTRA adalah melakukan penyelesaian konflik agraria, sebagai wadah koordinasi penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat agraria.

Lalu, menjadi ruang koordinasi integrasi pelaksanaan penataan aset dan penyediaan aset, melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan GTRA dan melakukan penyampaian Iaporan kepada GTRA Pusat.

Baca Juga:  Rasionalisasi Anggaran Sepihak oleh Pemprov Lampung Bisa Memunculkan Permasalahan Hukum

“Pemprov Lampung juga banyak berharap dengan gugus tugas ini. Sebab, masih cukup banyak aset kita yang telah terdaftar tetapi masih terdapat masalah seperti klaim dari masyarakat,” ujarnya.

Taufik mengakui banyak pekerjaan yang harus ditindaklanjuti di dalam GTRA tersebut. Menurutnya, Gugus tugas ini diharapkan berperan dalam menginventarisir hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan menyusun langkah-langkah penyelesaiannya.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top