Iklan
Ekonomi

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Tolak Penarikan Pajak Alat Berat

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi/TS/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyoroti sikap Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, terkait penolakan penarikan pajak alat berat di beberapa perusahaan.

Sejauh ini, pasangan Chusnunia Chalim atau Nunik tersebut beralasan bahwa pemasukan dari sektor tersebut tidak terlalu berkontribusi untuk pendapatan asli daerah ketimbang kontribusi perusahaan ke pemerintah.

Ujian besar bakal dihadapi oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terkait penarikan pajak alat berat milik perusahaan yang ada di Provinsi Lampung.

Pasalnya, dibawah kepemimpinannya, Arinal tidak akan memprioritaskan penarikan pajak alat berat. Padahal sebelumnya, dimasa kepemimpinan M Ridho Ficardo, Pemerintah Provinsi Lampung secara serius mengatasi banyaknya perusahaan di Lampung yang belum membayarkan pajak alat berat.

Baca Juga:  Kurun Waktu 3 Tahun Jatah Pupuk Subsidi Lampung Tertinggi

Hal ini terlihat pada saat kepemimpinan M Ridho Ficardo yang menggandeng langsung KPK untuk memantau perusahaan yang belum membayarkan pajak alat beratnya.

Namun kini, di masa kepemimpinan Arinal Djunadi sebagai Gubernur Lampung secara gamblang enggan melakukan penarikan pajak alat berat ke beberapa perusahaan.

Dalam paparannya di Mahan Agung usai melaksanakan penyambutan sebagai Gubernur Lampung yang baru, Arinal menyatakan tidak akan menjadi prioritasnya terhadap penarikan pajak alat berat terhadap perusahan seperti PT Gula Putih Mataram, PT Big Giant Pineaple, PT Gunung Madu  ataupun PT Sugar Group Company.

“Jangan dilihat seberapa besar pajak alat berat yang mesti mereka bayarkan tetapi kita harus melihat dari sisi lainnya seperti kontribusi seberapa besar subsidi yang akan didapatkan pemerintah daerah dari perusahaan perusahaan tersebut,” kata Arinal semalam.

Baca Juga:  Proyek Underpass Unila Tak Sesuai, Kejari Bakal Tindak Tegas Kontraktor Proyek

Atas pernyataan itu, Arinal berasalan serahkan semua ke Mahkamah Konstitusi proses hukumnya, jika sudah ada keputuan MK, dirinya meyakini para pemilik usaha pasti akan setuju dan mengikuti terkait tindakan apa yang akan diambil oleh pemerintah.

Pada sisi lain, pihak KPK sedang menelusuri lebih lanjut soal alasan penolakan tersebut , sejauh ini mereka masih melakukan observasi terkait hal tersebut.(TS/TM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top