Bandar Lampung

Gubernur Baru dan Harapan Pelayanan Publik

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf/Istimewa

 

BANDAR LAMPUNG – Di dalam setiap kepemimpinan yang baru selalu ada harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya.

Harapan tersebut dapat terwujud apabila pemimpin dalam hal ini kepala daerah di dalam memberikan pelayanan publik berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sebab didalam Undang-Undang tersebut terdapat 3 jenis pelayanan publik yakni pelayanan administrasi publik, jasa publik dan barang publik yang setiap harinya diakses oleh masyarakat.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai Lembaga yang mempunyai otoritas dalam pengawasan pelayanan publik juga berharap sama dengan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf mengatakan, sebagai Gubernur Lampung yang baru pihaknya berpesan supaya gubernur dan wakil gubernur lebih konsen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Baca Juga:  Pj. Gubernur Lampung Boytenjuri Fokus pada Kelancaran Arus Mudik 2019

Misalkan dalam hal pelayanan jasa publik, gubernur baru harus benar-benar memperhatikan pelayanan publik di Rumah Sakit Abdul Moloek, serta pelayanan pendidikan untuk tingkat pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan yang saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Untuk pelayanan barang publik, Gubernur Lampung yang baru masih banyak PR untuk memperbaiki infrastruktur terutama jalan yang masih banyak mengalami kerusakan disejumlah ruas jalan di beberapa daerah di Lampung seperti jalan Ryacudu yang kini menjadi akses vital untuk menuju ke Gerbang Tol Kota Baru, Lampung Selatan serta ruas jalan lainnya.

“Jalan Ryacudu atau jalur dua korpri yang rusak parah tersebut mengakibatkan masyarakat yang melewati jalan tersebut dirugikan serta masyarakat yang tinggal disekitar jalan tersebut,” ujar Nur Rakhman.

Baca Juga:  Gubernur Arinal Minta Peringatan HUT RI ke-74 Lebih Meriah dan Berkesan

Selain itu, menurutnya, hal yang mesti perlu dibenahi adalah terkait pengelolaan pengaduan masyarakat.

Sebab, di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik juga diamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib menanggapi pengaduan oleh masyarakat. Oleh sebab itu agar pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada penyelenggara dapat terkelola dengan baik perlu adanya pengelolaan pengaduan yang baik pula.

“Saat ini kan sistem pengelola pengaduan milik pemerintah daerah dapat terhubung dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), hal tersebut tentunya dapat mempermudah pemerintah daerah itu sendiri dalam memonitoring keluhan masyarakat,”

“Selain itu pemda juga harus menaggapi setiap pengaduan yang masuk, jadi bukan sekedar terhubung atau ada sarana pengaduan,” ungkapnya

Baca Juga:  Bersama Gubernur Arinal, Wagub Chusnunia Pastikan "Rakyat Lampung Berjaya" Bersama Muslimat NU

Nur Rakhman menambahkan, apabila penyelengarakan pelayanan publik oleh pemerintah provinsi sudah berjalan sesuai dengan asas kepentingan umum, keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, kemudahan dan tidak diskriminatif maka tidak menutup kemungkinan pemerintah provinsi sendiri akan menjadi tolak ukur pelayanan publik untuk pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

“Kita lihat saja apakah gubernur dan wakil gubernur yang baru mampu menjadikan pelayanan publik di Lampung berkualitas untuk menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota,” tandasnya.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top