Ekonomi

Gubernur Arinal Sebut 1,7 Triliun, BPK : Pemprov Lampung Hanya Defisit 500 Miliar

Kepala Sub Auditorat II BPK RI Perwakilan Lampung Nugroho Heru Wibowo/BPK

BANDAR LAMPUNG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung, tidak menemukan adanya defisit anggaran sebesar Rp1,7 triliun, saat memeriksa laporan keuangan Pemprov Lampung tahun 2018.

Pernyataan Kepala Sub Auditorat II BPK RI Perwakilan Lampung Nugroho Heru Wibowo, saat Workshop hasil pemeriksaan semester I tahun 2019, tentunya menepis statemen Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 Pemprov Lampung mengalami defisit mencapai Rp1,7 triliun.

“Kita (BPK-RI) tidak sebutkan berapa jumlah defisit dalam hasil pemeriksaan. Karena dikemudian hari Pemprov Lampung akan mengalami permasalahan keuangan,” kata dia, Jumat (21/6).

Baca Juga:  Gerah akan Pemberitaan Miring, Gubernur Arinal Batalkan Pertemuan dengan Media

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap APBD Pemprov Lampung tahun 2018,
terjadi defisit anggaran mencapai Rp500 miliar. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan Pemprov Lampung Rp6,8 triliun lebih kecil dari
besaran belanja yang mencapai Rp 7,3 triliun.

“Tidak seperti yang disampaikan Gubernur Lampung Arinal (Rp1.7 triliun) karena per 31 Desember 2018 defisitnya Rp500 miliar,” ungkapnya.

Kendati demikian, berbagai upaya dilakukan Pemprov Lampung untuk menutupi defisit tersebut. Salah satunya dengan mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp600 miliar.

Langkah selanjutnya dari Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (Silpa) di APBD 2017 sebesar Rp50 miliar.

Kemudian, tahun 2018 Pemprov Lampung mengeluarkan sebagian uangnya untuk diinvestasikan ke 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Lampung Jasa Utama, Wahana Raharja dan Bank Lampung.

Baca Juga:  SaksiKu, Cara Golkar Kawal Pemilu

“Ternyata masih ada silpa Rp90 miliar,” ungkapnya.

Kedepan, ia mengingatkan Pemprov Lampung masih memiliki kewajiban untuk membayar utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada 15 kabupaten/kota dengan kisaran diatas Rp700 miliar.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top