Bandar Lampung

Groundkaart PT KAI di Lampung Tidak Terdaftar di BPN 

DR. Kurnia Warman, SH, M.Hum, Pakar hukum agraria dari Universitas Andalas, Padang, Sumbar/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Permasalahan lahan groundkaart Belanda 1913 yang diklaim PT. KAI sebagai asetnya berkonflik dengan masyarakat yang telah menempati lebih dari 3 generasi semakin memperjelas posisi dan kedudukan sebenarnya groundkaart dalam sistem administrasi pertanahan di republik ini khususnya di Lampung.

Selanjutnya, terkait hal ini, Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum, ahli hukum Agraria dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, narasumber yang diundang menjadi pembicara dalam Fokus Group Diskusi Badan Akuntabilitas Publik DPD RI beberapa waktu lalu, menyebutkan.

Pada saat konversi hak-hak barat menuju nasionalisasi di tahun 1960-an, pendaftaran tanah memerlukan data yuridis (dasar hukum penguasaan) dan data fisik (gambar situasi spt groondkaart dlsb) penguasaan tanah tersebut untuk dipindahkan ke Buku Tanah dan Sertifikat Tanah-nya sesuai kewenangan instansi pemerintah yang bersangkutan.

Baca Juga:  Diklat Kepemimpinan Pejabat Administrator Percepat RPJMD Lampung

“Sesuai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no. 5/1960 diberikan batas waktu 20 tahun untuk mendaftarkan lahan-lahan yg berasal dari hak barat (eigendom, erpacht dan opstal). Dalam kajian kami, lahan-lahan yang tergolong groundkaart tidak didaftarkan ke BPN, sehingga dengan demikian groundkaart menjadi tanah negara bebas, yang jika orang-seorang mendaftarkan tanah tersebut BPN tidak bisa menolaknya,” tambah Kurnia Warman, kemarin.

Berkenaan dengan pernyataan ahli hukum agraria dari Universitas Andalas ini, Anggota DPD RI, Andi Surya, menegaskan, pernyataan Dr. Kurnia Warman ini tentu memberi pandangan yang kuat bahwa PT. KAI sebaiknya mengurus saja lahan-lahan kereta api yang sudah jelas termaktub dalam UU Perkeretaapian no. 23/2007 yaitu 6 meter kiri dan kanan rel KAI.

Baca Juga:  Serikat Buruh Lampung Tolak Kenaikan Upah Sebesar 8,03 persen

“Tidak usah merepotkan diri mengklaim lahan groundkaart yang tidak jelas kedudukan hukum dan administrasinya. Perbaiki manajemen perkeretaapian, tingkatkan pelayanan kepada penumpang dan upayakan investasi lokomotif dan gerbong-gerbong yang lebih modern, ini lebih baik untuk manajemen PT. KAI,” tutup Andi Surya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top