Bandar Lampung

Golkar Minta Pulihkan Nama Baik Ririn Kuswantari, BK DPRD Lampung : Jangan Asal Bicara

Ketua Badan Kehormatan DPRD Lampung, Abdullah Fadry Auly/AR/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung, mempertanyakan sikap fraksi Golkar yang meminta agar pihaknya memulihkan nama baik Ririn Kuswantari, terkait persoalan dugaan scanning tanda tangan Wakil Ketua DPRD, Johan Sulaiman, beberapa waktu lalu.

“Bukan tupoksi BK untuk memperbaiki nama baik. Memang nama baik siapa yang mau dipulihkan. Apa BK sudah menuduh dan merusak,” tegas Ketua BK DPRD Lampung, Abdullah Fadry Auly, Selasa (6/11).

Sampai saat ini, kata Aab sapaan akrab Abdullah Fadry Auly, Ketua Komisi I DPRD Lampung, Ririn Kuswantari, tidak mau menandatangani berita acara.

“Saksinya banyak di majelis BK. Jadi coba tanya sama Tony Eka Candra, kenapa BK mencemarkan nama baik. Dia (Tony) sudah baca belum. Jadi jangan asal bicara, tetapi baca dulu, baru dia ngomong,” sindirnya.

Baca Juga:  SMP Negeri di Bandar Lampung Tak Mampu Tampung Seluruh Lulusan SD  

Dalam menindaklanjuti laporan dari Wakil Ketua DPRD Lampung, Johan Sulaiman, kader PKS ini juga tidak menyebut nama atau oknum. Tetapi, dalam laporan itu, Johan meminta BK agar menelusuri persoalan dugaan pemalsuan surat.

“Jadi dalam permasalahan ini, ada tanda tangan yang dia (Johan) tak merasa menandatanganinya.  Kemudian, hasil pemeriksaan itu, ternyata ditemukan pelakunya, dari pengakuan saksi saat pemeriksaan,” ungkapnya.

“Dari pengakuan itu juga, penjelasan dari saudara Ririn, memerintahkan staf untuk membuat surat. Tetapi dia (Ririn) lupa kalau sebelumnya telah memerintahkan staf untuk membuat surat. Dua jam kemudian, dia teringat telah memerintah staf untuk membuat surat,” papar Aab.

Selanjutnya, setelah ditanya, staf mengatakan bahwa surat itu sudah dikirim. Lalu, Ririn bertanya siapa yang meneken suratnya, kan harus ada surat pengantar. Staf menjawab, arsipnya ada dibagian sekretariat.

Baca Juga:  Potensi Lampung Buat Penasaran Para Dubes Negara Timur Tengah

“Seharusnya kalau dia tak merasa menandatangi surat itu, ya dia kejar dengan mengambil lagi surat itu. Karena harus ada surat pengantar dari pimpinan. Itu yang seharusnya dilakukan oleh pimpinan komisi,  sementara ini tidak, lalu apa namanya kalau bukan kelalaian dan pembiaran. Kita juga sudah melaporkan ke pimpinan dan semua dalam bentuk asli atau tanpa fotocopian,” pungkasnya.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top