Bandar Lampung

GMKI Bandar Lampung Sesalkan Penundaan Pengesahan RUU PKS

Annes Sihombing, Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Bandar Lampung/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Bandar Lampung menyesalkan penundaan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

“Kami protes dengan keputusan ini. GMKI menilai, pembahasan RUU itu seharusnya mudah, terlebih jika ada kesepahaman mengenai urgensi masalah kekerasan seksual,” kata Annes Sihombing, Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Bandar Lampung, Minggu, 5 Juli 2020.

Menunda pembahasan hanya menunjukkan bahwa para wakil rakyat tak paham bahwa ini adalah masalah genting.  Ada banyak alasan untuk mendorong DPR segera mengesahkan RUU PKS. Salah satunya, belum ada peraturan perundang-undangan yang memadai terkait kekerasan seksual.

Baca Juga:  Kurun Waktu 7 Jam, Polres Tanggamus Amankan 3 Pelaku Pengguna Sabu

Saat ini dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual, aparat penegak hukum hanya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan KUHP hanya mengatur kekerasan seksual berupa perkosaan dan pencabulan. Sedangkan RUU PKS cakupannya lebih luas karena memuat 9 bentuk kekerasan.

RUU PKS juga mengatur pidana pokok berupa rehabilitasi khusus kepada pelaku, yang tidak diatur dalam KUHP. Selain itu, RUU PKS mengatur upaya pencegahan kekerasan seksual di berbagai sektor, antara lain infrastruktur, pelayanan dan tata ruang, pendidikan, tata kelola kelembagaan pemerintah, ekonomi, sosial dan budaya.

RUU PKS juga nantinya digunakan sebagai landasan hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan korban. Alasan lain pentingnya pengesahan RUU PKS ialah meningkatnya angka kekerasan seksual.

Baca Juga:  Pekerjaan Renovasi Sekolah yang Tidak Sesuai RAB Bakal Dibongkar Paksa

Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 menyebutkan, terjadi 431.471  kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2019. Angka tersebut naik 6 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 406.178.

Jika DPR merasa bahwa pembahasan RUU PKS ini sulit, Kami meminta supaya para akademisi dan masyarakat sipil dilibatkan dalam prosesnya. Ada banyak jaringan masyarakat sipil yang  sangat konsen membahas RUU PKS. Mereka tidak harus menunggu istri, anak perempuan, saudara perempuan jadi korban dulu untuk menyadari bahwa permasalahan kekerasan seksual itu nyata dan harus segera ditangani.(SUL/RLS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top