Daerah

Geruduk BPN Purworejo, Ratusan Warga Tagih Upah Ganti Rugi Lahan Bendungan Bener

Ratusan warga yang menamakan Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend) datangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo/MAS

Suluh.co – Ratusan warga yang menamakan Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend) datangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (17/9).

Kedatangan mereka menuntut Upah Ganti Rugi (UGR) lahan terdampak pembangunan Bendung Bener untuk segera dibayarkan. Dari jumlah 3.647 bidang, hingga saat ini baru sekitar 1.635 bidang yang dibayarkan.

Koordinator aksi sekaligus ketua Masterbend, Eko Siswoyo menyampaikan, pihaknya menagih janji, agar UGR segera dibayarkan, kepastian realisasi pembayaran UGR bagi warga Desa Limbangan yang sudah menandatangani musyawarah penetapan bentuk dan nilai ganti rugi pengadaan lahan.

“Kami juga meminta kepastian nasib 1.017 bidang lahan yang sudah di-appraisal tahap 1 di tahun 2018,” kata dia.

Baca Juga:  Ratusan Hektare Sawah di Purworejo Terancam Gagal Panen

Selama UGR belum dibayarkan dan belum ada kepastian nasib dari ribuan bidang tanah tersebut, warga meminta agar proses pengerjaan fisik Bendungan Bener dihentikan untuk sementara. Mereka juga akan mematok lahan mereka masing-masing agar tidak disentuh oleh pengerjaan proyek strategis nasional itu.

“Agar masyarakat tidak bergejolak, lahan yang belum terbayarkan mulai hari ini tidak boleh disentuh dan dikerjakan oleh PT,” tegasnya.

Tak hanya itu, massa juga meminta agar pihak BPN menerima hasil sidang putusan Pengadilan Negeri (PN) Purworejo yang digelar pada Kamis (9/9) pekan lalu dan tidak melakukan upaya banding.

Dalam sidang tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan warga dan menyatakan bahwa Majelis proses penilaian ganti rugi yang dilakukan BPN dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) selaku panitia pengadaan tanah terbukti cacat hukum.

Baca Juga:  Waspadai Kosmetik dengan Kandungan Berbahaya

“Pihak BPN agar tidak melakukan upaya hukum lain (banding) terhadap keputusan PN Purworejo terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) 1 dan PMH 2,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPN Purworejo, Andri Kristanto berjanji akan membantu percepatan proses pembayaran UGR.

Namun pihaknya meminta masyarakat juga mengerti tentang proses serta kewenangan dari masing-masing pihak dalam penanganan permasalahan yang timbul akibat pembangunan Bendung Bener.

“Terkait Limbangan sudah dimusyawarahkan kami sudah kirim berkas ke BBWS dan LMAN tinggal nunggu pembayaran tapi pastinya kami belum tahu. Kemudian untuk yang 1.017 bidang baru akan dimusyawarahkan kembali awal bulan Oktober 2021. Untuk pembayaran UGR bukan kewenangan BPN, kami hanya bisa membantu mendorong kepada pihak yang berwenang yakni LMAN,” terang Andri Kristanto.

Baca Juga:  Remaja Kalikepuh Hibur Penderita Gangguan Jiwa

Sementara terkait dengan hasil putusan sidang, Andri menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan akan menempuh upaya hukum lain dalam hal ini adalah naik banding atau tidak. Namun secara kedinasan, kemungkinan besar pihaknya akan tetap mengajukan banding.

 

Reporter : Mahestya Andi

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top