Iklan
Pendapat

Gerakan Sosial Politik Transnasional

Oleh Virtuous Setyaka

Dosen HI, FISIP, Univ. Andalas, Padang & Mahasiswa S3 HI, FISIP, Universitas Padjadjaran, Bandung.

DALAM sebuah berita di Suara Pembaruan edisi Rabu, 9 Februari 2011, jam 10:23 berjudul Kekerasan Atas Nama Agama: Hati-hati, Gerakan Transnasionalisme Meluas, (dapat dilihat pada laman http://sp.beritasatu.com/home/hati-hati-gerakan-transnasionalisme-meluas/3504) tertulis pada alinea kedua sebagai berikut: “Transnasionalisme adalah ideologi dan gerakan sosial politik dan keagamaan yang tunggal dan mendunia dari Timur Tengah”. Isi berita itu secara keseluruhan mengutip komentar Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra tentang kerusuhan atas nama agama yang terjadi di Temanggung.

Menarik untuk mencermati tentang transnasionalisme dalam kalimat tersebu. Beberapa pertanyaan yang muncul kemudian adalah berikut ini: pertama, secara konseptual, apakah benar transnasionalisme adalah sebuah ideologi? Mungkin benar bahwa transnasionalisme berkaitan dengan gerakan sosial politik termasuk gerakan sosial politik keagamaan, namun bukankah mesti disebutkan siapa subjek atau aktor atau pelaku dari gerakan sosial politik keagamaan dari Timur Tengah tersebut secara spesifik?

Kedua, kata ‘dan’ diantara ideologi dan gerakan sosial politik dan keagamaan sesungguhnya mengganggu sebab terjadi kerancuan jika dibedah menjadi kalimat pernyataan yang terpisah seperti ini: (1) transnasionalisme adalah ideologi yang tunggal dan mendunia dari Timur Tengah, (2) transnasionalisme adalah gerakan sosial politik yang tunggal dan mendunia dari Timur Tengah, (3) transnasionalisme adalah keagamaan yang tunggal dan mendunia dari Timur Tengah.

Konsep, Teori, dan Praktik Transnasionalisme

Jika merujuk pada (1) Pamela Graham (1997) dalam Reimagining the Nation and Defining the District: Dominican Migration and Transnational Politics, Caribbean Circuits: New Directions in the Study of Caribbean Migration, Center for Migration Studies: Patricia Pessar; (2) Peggy Levitt (2001) dalam The Transnational Villagers, Berkeley: University of California Press; (3) Steven Vertovec (2001) dalam “Transnationalism and Identity” pada Journal of Ethnic and Migration Studies, 27 (4); dan (4) Stephen Castles (2005) dalam Global Perspectives on Forced Migration, University of Oxford: Refugee Studies Centre; maka pengertian transnasionalisme adalah fenomena sosial dan agenda penelitian ilmiah yang muncul karena manusia semakin saling terhubung dan perbatasan ekonomi dan sosial antarnegara semakin kabur. Pada awal Abad ke-20 penulis Randolph S. Bourne (1916) dalam The Jew and Tran-national America mempopulerkan istilah atau konsep itu untuk menyebut “cara berpikir baru mengenai hubungan antar kebudayaan”. Apakah dengan demikian maka disebut ideologi?

Baca Juga:  Media Sosial, Pilkada Serentak dan Pemilu 2019

William I. Robinson dalam “Beyond Nation-State Paradigms: Globalization, Sociology, and the Challenge of Transnational Studies” pada Sociological Forum, Vol. 13, No. 4, 1998 menyatakan bahwa penelitian dalam transnasionalisme terbentang dalam kerangka-kerangka analisis negara-bangsa. Negara-bangsa masih diambil sebagai unit dasar analisis, transnasionalisme dan globalisasi dilihat hanya sebagai tahap baru dalam hubungan internasional atau dalam studi perbandingan lintas nasional.

Mengikuti asumsi Anthony Giddens (1985), masyarakat dan negara-bangsa cenderung berhimpitan permasalahannya (memiliki batas-batas atau tingkat yang sama dalam ruang, waktu, atau makna), sehingga banyak pendekatan terhadap globalisasi dan transnasionalisme menimbulkan agenda penelitian yang secara implisit dan sering secara eksplisit bertumpu pada interaksi di antara negara-bangsa sebagai masyarakat dan mengusulkan bahwa tugas studi transnasional adalah untuk memeriksa pertukaran seperti itu di antara masyarakat di berbagai bangsa.

William I. Robinson (2001) adalah Sosiolog teoritisi negara transnasional atau transnational state (TNS), melalui globalisasi, jaringan politik, yuridis, dan regulasi mulai muncul di seluruh dunia. Gagasan ini bertumpu pada gagasan bahwa kekuatan sosial yang dominan, kelas kapitalis transnasional atau transnational capitalist class (TCC), mendorong globalisasi melalui korporasi transnasional atau transnational corporations (TNCs) (Robinson & Harris 2000).

TCC dalam mempromosikan dan memastikan kekuatannya, membutuhkan proyek politik yang bersamaan. Proyek politik seperti itu akan melibatkan, misalnya: (i) meningkatkan kepercayaan investor dalam ekonomi global, (ii) menyiapkan mekanisme dan institusi untuk menanggapi krisis ekonomi, politik, dan militer yang mengancam stabilitas yang diperlukan untuk pasar global, dan ( iii) menetapkan tingkat keseragaman kebijakan ekonomi makro lintas batas negara-bangsa (Jeb Sprague, Transnational State dalam George Ritzer, eds, The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization, Edisi Pertama (Malden, MA, USA dan Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd), hlm. 2031-2037).

Baca Juga:  Keamanan Manusia Berbasis Reforma Agraria di Indonesia

Gerakan Sosial Politik Keagamaan di Indonesia

Gerakan sosial politik adalah aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat sipil untuk memperjuangkan dan membela kepentingan mereka dalam dinamika struktur sosial secara umum dan khususnya struktur politik. Kajian tentang gerakan sosial secara teoritik telah sampai pada teori-teori tentang gerakan sosial (lama), gerakan sosial baru, dan gerakan sosial global/transnasional.

Gerakan sosial politik keagamaan adalah gerakan sosial politik yang didasari oleh doktrin-doktrin atau terpengaruh oleh nilai-nilai agama tertentu, misalnya Islam. Gerakan-gerakan berbasis nilai-nilai Islam muncul sejak awal Abad 20 sebagai respon terhadap bias ideologi, kemiskinan, penindasan, penjajahan, rasisme, dan sebagainya (Ahmad Izudin, dalam “Gerakan Sosial dan Nalar Islam Progresif: Mencari Titik Temu Kerangka Metateori” pada Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan, Vol. 1, No. 2, 2017).

Di Indonesia, beberapa gerakan sosial politik keagamaan berdasar doktrin agama Islam kekikinian diantaranya adalah gerakan Tarbiyah yang kemudian menjadi PKS, Hizbut Tahrir yang kemudian masuk ke Indonesia menjadi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, dan sebagainya, sebagai representasi generasi baru gerakan sosial politik kegamaan Islam di Indonesia.

Dari berbagai literatur yang bisa dipelajari, Hizbut Tahrir yang paling solid dan bersifat transnasional dengan memiliki jaringan paling luas dan intens berjuang menegakkan syariat Islam, paling radikal karena tidak hanya berambisi menegakkan syariat Islam, namun mewujudkan kembali kepemimpinan khilafah. Sebelum itu semua, di Indonesia sudah ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), dan sebagainya. Bahkan juga ada Darul Islam (DI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Sarekat Islam (SI), dan sebagainya.

Baca Juga:  “Mudahnya” Penduduk Untuk Mendapatkan KTP-El

Refleksi tentang Gerakan Sosial Politik Transnasional

Kembali ke persoalan pemberitaan di media, mengkaji konsep dan teori, serta menganalisis fenomena atau isu tentang praktik gerakan sosial politik transnasional, maka harus ada keseimbangan yang cukup dan perlu dalam berwacana. Singkatnya, tidak keseluruhan gerakan sosial politik transnasional itu negatif dalam arti mereka destruktif sehingga seringkali disebut juga gerakan terorisme.

Namun juga banyak gerakan sosial politik transnasional yang positif dalam arti mereka konstruktif untuk membela hak-hak kelompok masyarakat di berbagai bangsa yang dijajah dan ditindas bahkan secara sistemik dalam struktur sosial dan politik, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional.

Transnasionalisme tidak sekonyong-konyong diartikan sebagai ideologi, namun sebuah konsepsi yang lebih umum tentang segala hal yang akhirnya melintasi batas-batas negara-bangsa akibat globalisasi di segala bidang dan di segala sektor kehidupan.

Lebih sering digunakan untuk mengamati tentang aktivitas dengan berbagai kepentingan dan tujuan para aktor-aktor yang kemudian disebut sebagai aktor internasional atau aktor transnasional. Selain itu, ideologi setiap gerakan sosial politik transnasional juga terbentang dalam spektrum sekuler (berbasis non-agama) dan relijius (berbasis agama) –yang tidak bisa dilihat dalam oposisi biner- dalam menilai kehidupan sosial dan politik keseharian. Karena kembali ke makna gerakan sosial, setidaknya dimaknai sebagai aktivitas politik warga negara secara umum dan khususnya masyarakat sipil yang berjuang untuk membela hak-hak mereka sampai mewujudkan keadilan sosial secara global.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top