Iklan
Politik

Gegara Politik Uang, Predikat Terbaik Penanganan Konflik Sosial di Lampung Turun 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Irwan Sihar Marpaung, saat menunjukan kaos bergambar anti politk uang/Net

BANDAR LAMPUNG – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Irwan Sihar Marpaung, merasa sedih dan prihatin melihat sistim demokrasi Lampung, yang diwarnai indikasi politik uang di pilgub 27 Juni 2018 lalu.

Pasalnya hal tersebut berdampak langsung pada penurunan peringkat indeks penanganan konflik sosial di Bumi Ruwa Jurai. Yang semula di posisi pertama, merosot ke posisi ke-3.

“Muak saya dengan omongannya tidak sesuai dengan perbuatannya,” katanya saat, rapat dengar pendapat bersama Pansus politik uang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (18/7).

Baca Juga:  Ketua dan Sekretaris KPU Pesawaran Beda Pendapat Perihal Penyaluran APK

Penurunan indeks penanganan konflik sosial ini sangat berdampak dengan dirinya selaku Kaban Kesbangpol yang menjaga penanganan konflik sosial.

”Jadi wasit di Pilgub itu harus tegas memutuskan,” ujarnya.

Selain itu, ia mempertanyakan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung. Dengan anggaran yang mencapai ratusan miliar, akan tetapi tidak mampu menangkap pelaku politik uang.

Bahkan mantan Dandrem 043 Gatam Lampung ini merasa kecewa atas sikap lembaga penyelenggara pemilu yang tidak bisa menindaklanjuti laporan dugaan politik uang yang dikabarkan hilangnya pelapor.

“Anggarannya gak kira-kira, apa kerjaannya, abis uang negara ini. Masa tidak bisa menangkap pelaku politik uang tersebut,” sesalnya.

Baca Juga:  Pilwakot Bandar Lampung 2020, Eva Dwiana Ambil Berkas PAN

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay menyampaikan, bahwa jika pihaknya berhasil mengungkap adanya dugaan politik uang di 15 kabupaten/kota se-Lampung, maka pihaknya akan menyampaikannya ke institusi penegak hukum.

“Ini untuk mencari tahu darimana aliran dana itu berasal dan siapa saja penyandang dananya,” ucapnya.

Dilain sisi, saksi ahli Eddy Rifai menilai, persoalan dugaan politik uang di 15 kabupaten/kota se-Lampung, memiliki pola penyelesaian masalah yang sama dengan hilangnya pelapor.

Sehingga menyebabkan tidak cukup bukti untuk meneruskan laporan di Panwas tersebut, meski memiliki saksi dan bukti uang

Dengan hilangnya pelapor, maka penyidikan diberi waktu lima hari untuk klarifikasi di Panwas Setempat. Karena sudah melewati waktu lima hari yang telah ditentukan, maka penyelidikan dihentikan oleh Gakkumdu.

Baca Juga:  Bawaslu RI Bentuk Panel Hakim Dalami Kasus Sengketa Pilgub Lampung

Kemudian begitu persoalan itu dibawa ke Bawaslu, maka lembaga pengawas itu juga menyatakan bahwa tidak ada bukti sehingga perkara dihentikan karena terlapornya hilang.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top