Iklan
Modus

Gegara Patahan Jarum, PLN Diduga Rugikan Pelanggan Hingga Puluhan Juta

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dari PLN cabang Tanjungkarang/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Lampung, terkesan membatasi diri untuk sosialisasi ke masyarakat terkait beberapa pelanggaran pelanggan dalam pemakaian tenaga listrik.

Para pelanggan patut waspada akan beberapa jenis pelanggaran yang belum tentu dilakukan oleh pelanggan, sehingga munculnya indikasi perusahaan listrik milik negara tersebut mencoba mengais keuntungan dari ketidaktahuan pelanggan tersebut dengan pemaksaan cabut KWH pelanggan.

Hal ini seperti dialami oleh Dinan, wakil keluarga pelanggan PLN yang memiliki rumah kontrakan di Jalan Mataram, Enggal, terhadap petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dari PLN cabang Tanjungkarang, Bandar Lampung.

“Kemarin siang, KWH rumah kontrakan keluarga saya di Jalan Mataram, Enggal, diputus oleh oknum petugas P2TL, yang bernama Ari Setiawan (PLN), Siswanto (Rekanan PLN sebagai pelaksana lapangan), dan tim mereka,” jelasnya Sabtu (26/10), kepada awak media.

Ia merasa dirugikan oleh sikap arogansi petugas P2TL dan enggan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan (BAHP).

“Saya merasa dirugikan sebagai pelanggan terhadap sikap petugas P2TL kemarin, jadi saya tidak menandatangani BAHP mereka walau mereka terus memaksa dan membawa KWH meter ke kantor PLN,” ungkapnya.

Dinan menjelaskan, peristiwa itu berawal pada Jumat siang sekitar pukul 11.00 WIB. Saat itu, ia ditelepon oleh Dessy yang mengontrak di kediamannya saat ini. Melalui telepon, Dessy memberitahukan bahwa ada petugas P2TL mendatangi rumah untuk pemeriksaan P2TL instalasi atau sambungan listrik 1 Fasa.

Baca Juga:  Hadapi SS Lampung FC, Persilab Targetkan Curi Poin

“Ia tidak mengizinkan tim P2TL untuk mencabut sambungan listrik di rumah yang saat ini dikontraknya. Karena dirinya keberatan dan tidak mengetahui alasannya akhirnya ia menghubungi saya,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat mendatangi kediamannya petugas tersebut sedang tidak ada di lokasi. Lama menunggu, akhirnya petugas itu datang dan menemuinya kembali.

Hingga akhirnya, kedua belah pihak berdebat dan petugas dari P2TL tersebut menyampaikan berita acara hasil pemeriksaan yang dinilai adanya pelanggaran berupa lubang dimeteran.

“Saya membantah atas tuduhan itu bahwa saya telah melakukan pelanggaran, saya juga tidak tahu siapa yang melakukan itu. Hingga akhirnya, pihak petugas terkesan adanya unsur pemaksaan untuk memutus aliran listrik dan membawa KWH ke kantor PLN cabang Tanjungkarang. Meskipun ia enggan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan itu,” paparnya.

Dinan juga mengaku kaget harus membayar denda sebesar Rp10 juta rupiah lebih. Dengan alasan petugas P2TL dari PLN cabang Tanjungkarang, menemukan kaca KWH listrik di rumahnya rusak.

“Saya kaget dan merasa tidak merugikan negara, tiba-tiba dipaksa bayar denda dengan tagihan Rp10juta lebih oleh Ibu Tiara dan Pak Aji pegawai PLN Rayon Tanjungkarang jika ingin dipasang kembali KWH listriknya,” ungkapnya.

Baca Juga:  Perihal Kasus Nunik di P2KTrans, Begini Kata Ketua KPK

Tak lama berselang, Dinan pun langsung menuju ke kantor PLN yang dimaksud tersebut, untuk menjalankan proses pemeriksaan tera ulang agar mengetahui apakah ada atau tidaknya tindak pencurian listrik.

Dalam pemeriksaan di laboratorium tera ulang, salah 1 petugas PLN Basril menyimpulkan bahwa KWH tersebut berjalan normal, sehingga menghilangkan adanya asumsi tindak pencurian listrik di kediaman tersebut.

“Jadi kesimpulan tera ulang, setelah pemakaian beban penuh KWH berjalan normal dan wajar. Namun di dalam KWH ditemukan benda berupa patahan jarum,” ungkapnya.

Kemudian, ia berasumsi bahwa adanya oknum yang telah melubangi dan menaruh patahan jarum di meteran tersebut.

“Yang jelas ada yang ngerjain, seperti abis di kotak-katik,” tegasnya.

Setelah pemeriksaan di laboratorium, Dinan kemudian di arahkan ke bagian Rayon untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Selanjutnya, Dinan bertemu dengan staf administrasi, Tiara, yang langsung memberikan lembaran tagihan berupa denda pelanggaran II (PII/B) mencapai Rp10juta.

Mendengar itu, Dinan mengaku kaget dan meminta bertemu dengan orang yang dianggap penentu kebijakan dari permasalahan ini. Karena diharuskan membayar tagihan senilai tersebut, untuk sesuatu hal yang tidak pernah dilakukannya.

Selanjutnya, Tiara berkoordinasi dengan atasannya, Aji bahwasanya ada pelanggan yang merasa keberatan dengan tagihan tersebut. Dalam pertemuan itu, Dinan menceritakan kronologi permasalahan ini.

Baca Juga:  Wawan dan Susi Pasutri Difabel Suka Menolong

Menanggapi itu, Aji berasumsi patahan jarum itu mempengaruhi putaran KWH tersebut dan mengatakan hasil tera ulang ada yang tidak sesuai. Hal ini sangat bertolak belakang terhadap penilaian petugas laboratorium sebelumnya.

“Patahan jarum yang mempengaruhi puteran meter, jadi memang ada yang akhirnya menjadi tidak sesuai,” ujarnya.

Mendengar itu, Dinan menyampaikan keberatannya. Karena, ia menegaskan tidak pernah melakukan hal tersebut dan Dessy yang mengontrak kediamannya itu selalu membayar tagihan listrik rata-rata Rp500ribu per bulan. Selain itu, pihak laboratorium juga menyatakan bahwa KWH itu berjalan normal dengan wajar.

Dalam sesi tanya jawab itu, Aji juga mengakui hasil laboratorium bahwa segel KWH tersebut dalam kondisi baik sejak Tahun 1998 lalu.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top