Politik

Ganggu Keindahan Kota, Bawaslu Bersama Satpol PP Bandar Lampung Mulai Tertibkan APK

Salah satu APK yang ada di Persimpangan Jalan Emir M Nore-Jalan Mutia, Bandar Lampung/JO/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Jelang pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019,  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung, bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-Pol PP) akan terus menertibkan pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak tertib.

“Intinya selagi ada yang tidak tertib memasangnya, maka kita lakukan penertiban bersama Pol PP. biasanya tingkat Panwascam berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan setempat untuk memberdayakan Satpol PP tingkat masing-masing,” kata Komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung, Divisi Penindakan Pelanggaran, Yahnu Wiguno Sanyoto, Senin (19/11).

Pihaknya bersama Pol PP kota Bandar Lampung, sudah menertibkan sebagian APK, diantaranya Sukarame, Wayhalim, Telukbetung Selatan, Telukbetung Timur, Rajabasa dan Kemiling. Oleh karena itu, ia meminta para caleg saat memasang APK berbentuk stiker harus mempertimbangkan keindahan kota Tapis Berseri.

Baca Juga:  PAN Percayakan Nama Capres Ke Rakyat

“Yang lainnya sedang di inventarisasi bersama jajaran kita dibawah. Selain itu, sebagian caleg sudah melakukan klarifikasi,” ucapnya.

Berdasarkan PKPU Nomor 33 Tahun 2018, tentang Kampanye Pemilu, menyebutkan bahwa bahan kampanye yang dimaksud terdiri dari selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat makan dan minum, kalender, kartu nama, pin, dan alat tulis.

“Peserta pemilu juga perlu memperhatikan aspek daur ulang dalam penggunaan bahan kampanye tersebut,” jelasnya.

Selain itu, dalam PKPU juga mengatur ketentuan terkait ukuran bahan kampanye. Untuk selebaran, ukuran maksimal adalah 8,25 cm x 21 cm. Sementara ukuran maksimal pamphlet, yakni 21 cm x 29,7 cm, poster 40 cm x 60 cm, dan ukuran maksimal stiker 10 cm x 5 cm.

Baca Juga:  Tertibkan APK, Banpol PP Pinjam Dua Mobil Dinas PU

Selanjutnya, ukuran maksimal brosur dalam posisi terbuka adalah 21 cm x 29,7 cm, dan dalam posisi terlipat yaitu 21 cm x 10 cm.

Dalam PKPU nomor 33 tahun 2018 pasal 31 ayat (2) juga diatur bahan kampanye dilarang ditempelkan atau dipasang di rumah ibadah termasuk halamannya, rumah sakit, tempat pelayanan kesehatan, fasilitas pemerintah, lembaga pendidikan, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman serta pepohonan.

Sementara itu, Direktur Walhi Lampung, Hendrawan, meminta agar pemasangan APK tidak dipasang di jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman, dan pepohonan. Karena hal itu melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 33 Tahun 2018 Pasal 31 ayat (2) tentang pemasangan APK.

Baca Juga:  Konco Lawas Solid Menangkan Nomor Urut 1

“Semestinya  penyelenggara tegas dalam menyikapi hal ini, agar tidak terjadi pengulangan,” katanya.

Pihaknya sudah seringkali mengimbau ke masyarakat untuk tidak memilih calon legislatif ataupun calon pemimpin yang melakukan perusakan lingkungan. Karena, pemilu 2019 harus jadi momentum para peserta untuk melakukan kampanye lingkungan dan tidak merusak.

“Itu sanksi sosial untuk para pelaku perusakan lingkungan,” katanya.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top