Iklan
Daerah

Forum Bersatu Masyarakat Anak Tuha Tempat Perjuangan Warga Pinggiran Rel

Anggota MPR/DPD RI Andi Surya melakukan kunjungan di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, terkait persoalan agraria khususnya bantaran rel Kereta Api/LS

LAMPUNG TENGAH –  Anggota MPR/DPD RI Andi Surya melakukan kunjungan di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, terkait persoalan agraria khususnya bantaran rel KA yang dikeluhkan oleh warga setempat, Rabu (27/2).

Dalam kunjungannya, Andi Surya, sekaligus membentuk Forum Bersatu Masyarakat Anak Tuha guna memperjuangkan hak-hak agraria masyarakat.

Andi juga memberikan wawasan tentang hak-hak agraria dalam hal kepemilikan lahan di bantaran rel di hadapan lebih 350-an warga yang berdiam di pinggiran rel KA sepanjang Kecamatan Anak Tuha.

Andi menyebut, bahwa UU Pokok Agraria menjamin hak-hak kepemilikan lahan warga masyarakat.

“Lahan negara terlantar yang telah ditempati warga lebih dari 20 tahun secara normatif dapat disertifikasi melalui kantor BPN,” ujar Andi Surya.

Baca Juga:  40 Sipir Lapas Kota Agung Daki Gunung Tanggamus

Sementara itu, salah satu warga bantaran rel, Musligah, dari Kampung Aji Pemanggilan, mengaku, lahannya persis di sebelah rel KA.

“Bagaimana status dari lahan saya itu, apakah menjadi hak milik atau merupakan aset kereta api, sementara kami telah menempati puluhan tahun,” tanya dia.

Menanggapi pertanyaan itu, Andi Surya, mengatakan, berdasarkan norma undang-undang dan peraturan pemerintah terkait lahan bantara rel, Undang-Undang Kereta Api yang diperkuat Peraturan Pemerintah No. 56/2009 menyatakan secara jelas ruang milik kereta api paling sedikit 6 meter kiri dan kanan, jadi secara normatif di luar 6 m adalah milik warga yang menempati.

“Ada pun, selama ini PT. KAI mengklaim lahan bantaran rel KA hingga sejauh 100 meter dari rel KA itu adalah kekeliruan karena dasar klaim itu peta Grondkaart Belanda yang dibuat sebelum Indonesia Merdeka,” kata Andi Surya.

Baca Juga:  RSUD Demang Sepulau Raya Tambah Personel Keamanan

Dirinya menjelaskan secara rinci kedudukan grondkaart, dalam diskusi dengan ahli-ahli hukum agraria di kantor DPD RI terungkap grondkaart bukan merupakan dokumen kepemilikan, grondkaart tidak pernah dikonversi sebagaimana amanat UU Pokok Agararia No. 5/1960.

Selain itu grondkaart tidak pernah ditemukan aslinya, artinya peta Belanda ini masih dipegang oleh Pemerintah Belanda hingga saat ini.

“Dengan demikian lahan bantaran rel KA merupakan lahan negara terlantar yang secara faktual dikuasai, ditempati, dan dipelihara oleh warga masyarakat, oleh karenanya warga berhak mensertifikasi,” ungkap Andi, yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI itu.

Dalam pertemuan tersebut, dibentuk Forum Bersatu Masyarakat Kecamatan Anak Tuha yang tujuannya memperjuangkan hak-hak agraria warga masyarakat dipimpin oleh Muhammad Hasan, tokoh Purnawirawan TNI-AD di Anak Tuha.

Baca Juga:  Perbaikan Jalan Sepanjang 12 Kilometer di Jembatan Mesir Ilir Mandek

Anggota MPR/DPD RI ini selanjutnya menyerahkan fotocopy UUPA No. 5/1960, UUKA No. 23/2007, PPKA No. 56/2009, PP tentang ganti rugi proyek pembangunan nasional No. 62/2018 kepada Kepala Desa dan tokoh masyarakat untuk dapat dipelajari dan dipahami.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top