Politik

Fasni : Masyarakat Jangan Menyerah Lawan Gubernur Politik Uang

Aksi massa menolak politik uang pada Pilgub Lampung/LS

BANDAR LAMPUNG – Pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim sebagai gubernur – wakil gubernur terpilih periode 2019-2024. Tokoh masyarakat menilai jika langkah lembaga penyelenggara pemilu itu terlalu cepat dalam mengambil keputusan.

“Sampai saat ini saya masih belum bisa menerima keputusan KPU yang terlalu cepat dalam mengambil keputusan menetapkan Arinal Djunaidi- Chusnunia Chalim. Karena saya juga masih bingung dengan sikap dari KPU dan Bawaslu bisa bilang tidak ada catatan persoalan pilgub di Lampung. Sementara di Tanggamus kita mengetahui terduga pelaku politik uang sudah di vonis tiga tahun, sehingga ini menjadi pertanyaan atas kinerja KPU dan Bawaslu bagi masyarakat di Bumi Ruwa Jurai,” kata Fasni Bima, Senin (13/8).

Baca Juga:  Politik Uang Dibiarkan, Marhaen Menggugat Bakal Duduki Kantor Bawaslu Lampung  

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung juga semestinya mampu mengeluarkan rekomendasi untuk mengaudit penggunaan anggaran KPU dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang independen saat digelarnya pilgub 27 Juni 2018 lalu.

“Harus diaudit anggaran KPU dan Bawaslu sejauh mana penggunaan pengeluaran anggaran dari APBD yang sangat besar itu, tetapi tidak ada kinerja yang benar. Misalnya, tidak ditemukannya dugaan politik uang, adanya dugaan tidak menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Selain itu, semestinya mereka turun kebawah memantau pelaksaan pilgub,” ungkapnya.

Di lain sisi, ia menyayangkan sikap diam dari para kandidat lainnya dan seolah-olah menerima penetapan ini. Padahal, kata Fasni, persoalan ini masih berlum berakhir. Ia mencontohkan, sekitar tahun 2009 lalu, dimana pasangan calon gubernur – wakil gubernur terpilih dan telah memimpin Lampung selama dua tahun masih bisa adanya pembatalan atas dugaan politik uang.

Baca Juga:  Akademisi Sebut Lembaga Survei Menggiring Opini

“Dibatalin oleh KPU karena ada keputusan yang mengatakan bahwa terjadi dugaan politik uang dan pelakunya terkena hukuman percobaan. Sementara di Tanggamus sudah di vonis tiga tahun,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh masyarakat Lampung tidak tinggal diam untuk terus berjuang demi Lampung menjadi lebih baik lagi untuk periode 2019-2024. Karena, ia menilai paslon gubernur – wakil gubernur terpilih atas dugaan melakukan politik uang ini akan lebih mengedepankan pegembalian pengeluaran modal yang diindikasi dari koorporasi. Kemudian, dalam menjalani pemerintahan, ia menilai akan diatur oleh pemilik modal atau koorporasi tersebut.

“Gak mungkin para pemilik modal mau cuma-cuma mendanainya, pasti sudah ada janji-janji politik. Jauh api sama panggang jika masyarakat memiliki banyak harapan agar pemimpin terpilih ini merealisasi janji politik saat kampanye lalu. Jadi masyarakat Lampung jangan bermimpi Lampung akan lebih baik dibawah kepemimpinan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim,” ungkap Fasni.(AR)

Baca Juga:  Hari Ini, Ridho Berbakti Jilid II Daftar Ke KPU Lampung

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top