Iklan
Bandar Lampung

EW-LMND : Penggusuran Lahan Pasar Griya, Bentuk Kesewenangan Pemerintah

Ketua Wilayah LMND Lampung Kristina Tia Ayu/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Lampung, menilai, proses alih fungsi lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung merupakan bentuk penggusuran sewenang-wenang, kepada warga Kampung Pasar Griya Sukarame.

Ketua Wilayah LMND Lampung Kristina Tia Ayu, menjelaskan, tindakan pemkot juga hanya berdasarkan kehendak sepihak. Pasalnya, penggusuran yang merampas ruang penghidupan masyarakat  juga merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menjadi hak dasar bagi setiap warga negara salah satunya adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

“Karena sejatinya jaminan untuk mendapatkan ruang penghidupan yang layak telah tertuang dalam UUD 1945,” jelas Kristina, Sabtu (21/7).

Baca Juga:  Terdampak Banjir SMPN 34 Kedaton Terima Bantuan Dana Bencana Alam

Atas kenyataan tersebutlah Pemkot Bandar Lampung, menjadi pemerintahan yang tidak patuh terhadap konstitusi serta anti terhadap rakyat miskin, anti kritik, dan anti demokrasi. Padahal, pemkot seharusnya mampu menjalankan fungsinya untuk memberdayakan rakyat miskin.

Ironinya, lanjut dia, masyarakat Pasar Griya bersama organisasi buruh dan organisasi mahasiswa yang salah satunya adalah EW-LMND Lampung, ternyata berbuah tindakan refresifitas yang dilakukan oleh Satpol PP yang bertugas untuk melancarkan proses penggusuran, yang kemudian menimbulkan banyak korban luka-luka, memar dan pingsan.

“Salah satu korbannya adalah kawan Haikal Rasyid Kader LMND UIN RIL yang menderita patah kaki karena mempertahankan hak masyarakat,” urainya.

Maka dari itu pihaknya dari EW-LMND Lampung, menyatakan sikap, menolak alih fungsi lahan pasar griya menjadi kejaksaan negeri, dan menuntut mengembalikan fungsi pasar griya dan memberikan hak tempat tinggal kepada masyarakat pasar.

Baca Juga:  Puluhan Massa Kampung Pasar Griya Kembali Sambangi Kantor Pemkot Bandar Lampung

Lalu, mengecam perilaku Pemkot Bandar Lampung yg menutup diri untuk bermediasi hal ini mewujudkan sikap anti demokrasi dan anti rakyat miskin, serta mengecam tindakan pengusiran/penggusuran paksa hingga berujung kekerasan dan keberutalan satpol PP kota Bandar Lampung yangg menyebabkan warga dan mahasiswa luka-luka.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top