Politik

Elemen Masyarakat Lampung Buka Posko Pengaduan Politik Uang

Rismayanti Borthon/WA

BANDAR LAMPUNG – Sejumlah elemen masyarakat mendirikan Pos Komando Demokrasi sebagai bentuk pernyataan sikap menolak praktik politik uang di pemilihan gubernur Lampung 2018.

Dalam rilis yang diterima Suluh.co, Sabtu (30/6), mereka mengatakan praktik politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, diduga dilakukan oleh pasangan calon Arinal-Nunik.

“Semangat kami masih sama, tuntutan kami tidak akan berubah, bahwasanya diskualifikasi paslon Arinal – Nunik adalah kehendak bersama Rakyat Lampung, yang hari ini merasa partisipasi politiknya dikotori oleh tindakan money politic yang merendahkan harkat dan martabat demokrasi,” kata Rismayanti Borthon selaku Koordinator Aksi.

Untuk itu, dia mengajak Rakyat Lampung untuk berpartisipasi dengan melaporkan dugaan praktik politik uang ke Pos Komando Demokrasi di Tugu Adipura yang didirikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Baca Juga:  Jaga Rutinitas, DPC PPP Lamtim Kunjungi Ponpes Subulul Hidayah

“Kami juga meminta Bawaslu Lampung untuk mendiskualifikasi pasangan calon Arinal-Nunik dan menuntut KPU mengadakan pemungutan suara ulang,” ujar Rismayanti.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top