Bandar Lampung

Ekonomi Lampung Naik, Fahrizal Sebut Tak ada Korelasi dengan PAD

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto/BM/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Lampung kaya kok ngaku miskin. Mungkin karena rasionalisasi anggaran 2019 yang dilakukan oleh pemerintahan Arinal-Nunik, lantaran kebingungan dalam memberikan proyeksi menggali potensi Pendapatan Daerah (PD) kepada Organisasi Perangkat Dinas (OPD). Sehingga target potensi PAD tidak mampu diraih, padahal ekomoni Lampung sedang meningkat 5 persen.

Hal ini diakui oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perovinsi Lampung, Fahrizal Darminto. Dia menyebut rasionalisasi anggaran 2019 ini, lantaran tidak tercapainya target pendapatan daerah tahun anggaran 2019.

Fahrizal berdalih, jika rasionalisasi anggaran 2019 ini lantaran ekonomi Lampung sedang lesu, sehingga pajak turun.

“Dalam perjalanan anggaran itu, ada dinamikanya. Dan saat ini ekonomi kita kan sedang lesu membuat pajak kita juga turun, jadi harus dilakukan rasionalisasi anggaran untuk menyelamatkan keuangan daerah,” jelas Fahrizal, kemarin.

Baca Juga:  Video : Mahasiswa UIN Raden Intan Terluka Akibat Pemira

Namun faktanya data BPS bulan Mei lalu. Ekonomi Lampung sedang mengalami peningkatan 5%, bahkan peningkatan ekonomi Lampung tertinggi di Sumatra.

“Jika ekonomi Lampung sedang meningkat, hal ini tidak ada korelasinya dengan pendapatan daerah,” kilah Fahrizal.

Dia menjelaskan, pemprov dalam realisasi pendapat daerah hanya bersumber dari pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar, dan retribusi.

“Sedangkan pajak hotel, restoran, kemudian turis banyak dateng kita gak dapat apa-apa. Semua pajaknya lari ke kabupaten/kota. Kemudian pajak reklame kabupaten/kota. Jadi bisa saja ekonomi tumbuh, tapi bisa jadi pajaknya tidak ke provinsi,” kata dia.

Sementara itu anggoata Komisi II DPRD Lampung Mingrum Gumai, menyebut, pemprov harus ada kajian-kajian sebelum melakukan rasionaliasi anggaran. Harus ada rapat dengan komisi-komisi, sebab perencanaan apbd 2019 atas persetujuan pihak eksekutif dan legislatif

Baca Juga:  Awal 2019, Fisik Pekerjaan Mega Proyek SPAM Terlihat

“Kalau mau dilakukan rasionalisasi toh ada sistem dan kajian tidak lepas dari perencanaan,  jdi kita harap dalam hal tersebut tidak lepas dari sistem dan perencanaan sematang mungkin, maka kita pengen tau kenapa dirasionalisasikan melaui RDP,” kata Mingrum.

Dia menyebut, rasionalisasi mungkin saja terjadi karena ada faktor tertentu tapi jangan sampai rasionalisasi tidak rasional.

“OPD satu tidak sama dengan OPD lain. Item apa saja sih yang di perhatikan, misalkan pembangunan jalan 5 km karena rasionalisasi kita hanya bisa 3 km. Bukan berati malah dihilangkan,” tegas Mingrum.

Mingrum khawatir, jika rasionalisasi angaran tidak dikomunikasikan dengan DPRD ini berdampak pada program pembangunan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat terabaikan.

Baca Juga:  Selain Gula SGC Juga Memproduksi Kepala Daerah

“Contohnya, di dinas pertanian ada pemberian alat-alat pertanian, karena rasionalisasi angaran pemberian alat pertanian ini di tiadakan. Sebab bisa jadi,  kegiatan yang dihilangkan merupakan usulan dewan,” kata dia.

Diketahui, surat perintah rasionalisasi tanggal 1 Juli lalu nomor 903/1166/VII.02/2019, di tanda tangani Pj Sekdaprov, Fahrizal Darminto selaku Ketua TAPD.(FS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top