Iklan
Bandar Lampung

E-Planning dan e-Budgeting Terintegrasi, KPK Minta Pemprov Lampung Bangun Aplikasi Online

Ketua Tim Supervisi Pencegahan Korwil II Sumatera KPK RI, Adliansyah Malik Nasution/LS

BANDAR LAMPUNG – Program nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terus membangun e-Planning dan e-Budgeting, dan sudah diterapkan oleh Provinsi Lampung. Mendapat respon positif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Kendati demikian, KPK meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membangun sistem mulai dari perencanaan hingga penganggaran dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi secara online.

“Masing-masing daerah yang ada di Lampung ini kan independen. Maka dari itu, kami (KPK) meminta setiap kabupaten/kota juga ikut membangun sistem yang sama, agar satu dengan yang lain bisa terintegrasi. Karena memang sudah ada peraturan Permendagri,” jelas Ketua Tim Supervisi Pencegahan Korwil II Sumatera KPK RI, Adliansyah Malik Nasution, Selasa (17/7).

Baca Juga:  Bantu Masyarakat Tak Mampu, Masbro Gelar Bhakti Sosial

Bila masing-masing wilayah sudah terintegrasi online, pria yang akrab dipanggil Bang Coky ini, mengatakan, akan mempermudah kinerja dari pemerintah provinsi itu sendiri.

Dengan demikian, bila sudah online antar provinsi/kabupaten/kota, tidak ada lagi namanya perbedaan harga.

“Contoh singkatnya, bila daerah A merencanakan suatu kegiatan, kan harus ada bahan baku hingga satuan harga. Nah, jika sudah terintegrasi tidak ada lagi yang beda-beda. Dan secara otomatis Pagu perencanaan pasti akan nyambung saat akan di lelang, karena sudah sesuai satuan harganya,” paparnya.

“Begitu sudah diterapkan dan tekoneksi, harga yang masuk di perencanaan bakal sama dengan harga di penganggaran,” timpalnya lagi.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis/LS

Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, mengakui, Pemprov Lampung sudah mempelajari pola penerapan program e-Planning dan e-Budgeting ini ke Sumatera Utara dan hingga sekarang masih dibawah bimbingan provinsi tersebut. Agar di tahun 2020 sistem ini sudah berjalan di Lampung.

Baca Juga:  Lampung Diguncang Gempa, BMKG Rilis Peringatan Dini Tsunami

“Artinya kita perlu ada kesamaan dan kerjasama dari setiap masing-masing kabupaten/kota untuk menyamakan sisi penganggaran dan perencanaan. Maka dari itu pemerintah memberikan pelatihan agar tahu bagaimana menerapkan program ini,” ucap Hamartoni.

Perihal kesiapan penerapan program terintegrasi tersebut, Hamrtoni mengaku,untuk aplikasi sudah ada sejak tahun 2016. Hanya saja sifatnya masih parsial tinggal digabungkan agar tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang terpisah satu sama lain. Untuk itu perlu pemerintah kabupaten/kota juga diminta untuk melakukan hal yang sama.

“Ini pertama di Indonesia, yang menerapkan integrasi e-Planning dan e-Budgeting diseluruh wilayah Lampung. Tahun 2019 ini pun terus berjalan,” paparnya.(DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top