Daerah

Dugaan Tender Kurung Mencuat pada 6 Paket Proyek Pekerjaan oleh Pokja UPBJ PUPR Pringsewu  

Dugaan Tender Kurung di 6 Paket Proyek Pekerjaan oleh Pokja UPBJ PUPR Pringsewu/Istimewa

PRINGSEWU – Meski dokumen penawaran lengkap yang dimiliki peserta lelang tender proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Kabupaten Pringsewu dinyatakan tidak memenuhi sarat kualifikasi oleh kelompok kerja (Pokja) di Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Kabupaten setempat.

Dalam hal ini patut dipertanyakan cara kerja Pokja yang mengoperasikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Sekertariat Pemkab Pringsewu. Pasalnya, pengadaan barang dan jasa sektor terbesar yang menjadi lahan basah bagi oknum pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berani main mata dengan pihak penyedia (Rekanan).

Berindikasi kepada dugaan tender ‘Tutup Kurung’ yang dikendalikan oleh Pokja II dan Pokja I dalam Proyek rehabilitasi di Bidang Pengairan Dinas PU PR Kabupaten setempat.

Diduga kuat paket proyek pekerjaan di Bidang Pengairan sudah dikapling-kapling untuk pihak tertentu.

Setidaknya ada enam paket proyek pekerjaan sudah selesai dilelang dan oleh UKPBJ, kesemuanya diduga sarat mainan.

“Tiga paket proyek pekerjaan rehabilitasi yang menjadi bahan investigasi, apakah mengarah pada tindak pidana atau tidak”,kata Mustofa Ali, penggiat tindak pidana korupsi yang mengatasnamakan Persatuan Masyarakat Anti Korupsi (Permak-Indonesia), Kamis (3/9).

Pertama, yakni dokumen kerangka acuan kerja (KAK).

Lebih lanjut Mustofa Ali memaparkan terkait dokumen dimiliki tersebut memuat latar belakang, nama pengadaan barang atau jasa, sumber dana dan perkiraan biaya, rentang waktu pelaksanaan, hingga spesifikasi teknis.

Kemudian, spesifikasi teknis bisa dimainkan dengan menaikkan spesifikasi sehingga anggaran menjadi besar.

“Juga mengarahkan spesifikasi teknis pada peserta lelang tertentu sehingga hanya satu peserta lelang yang lolos”,kata Mustofa Ali.

Baca Juga:  Komandan Batalyon Infanteri 9 Marinir Beri Arahan ke jajaran Beruang Hitam

Kedua, dokumen riwayat harga, dukungan alat serta kelengkapan dokumen lainnya dalam perkiraan sementara juga bisa jadi dasar mengulik wajar atau tidaknya suatu pengadaan. Dalam hal ini alami oleh CV Al-Fatih.

Dalam proses lelang Al-Fatih menjadi peserta lelang penyedia barang dan jasa untuk pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi way gatel, dalam evaluasi Al Fatih dinyatakan gugur karena menurut Pokja, peralatan utama yang diajukan CV Al-Fatih dukungan alat kendaraan pick up dengan nomor polisi BE 8205 BO ditawarkan oleh beberapa penyedia dan setelah dilakukan klarifikasi kepada perusahaan pemberi sewa dinyatakan semua benar, sehingga Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang lebih dahulu diterbitkan oleh pemberi sewa adalah yang diakui.

Bukan hanya Al Fatih, evaluasi yang dilakukan Pokja tidak rasional, bahkan, alasan yang sama, Pokja di UPBJ menggurkan CV Laut Merah dengan keterangan dokumen RKK yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan pada dokumen pemilihan Bab III. Mengintruksi Kepada Penyedia (IKP) huruf D angka 29.13.

Keterangan tersebut, menjadi pertanyaan para penyedia barang dan jasa. Bahkan, menjadi menarik bagi para penggiat anti korupsi mengulik pola kerja Pokja yang terkesan tidak netral (Kerja dalam bayangan).

Lanjutnya, Mustofa Ali menjelaskan, Dukungan Peralatan Utama kendaraan pick up dengan nomor polisi BE 9916 GC ditawarkan oleh beberapa penyedia dan setelah dilakukan klarifikasi kepada perusahaan pemberi sewa dinyatakan semua benar, sehingga Surat Perjanjian Sewa Peralatan

yang lebih dahulu diterbitkan oleh pemberi sewa adalah yang diakui.

Baca Juga:  Pastio Batok Pring & Papringan Pringsewu Berbagi Nasi Bungkus Gratis

“Celah dalam keterangan Pokja itu tidak rasional, dari data itu kita bisa analisis bersama dan bisa kita gunakan untuk melihat potensi kecurangan yang diduga dilakukan oleh operator di UPBJ (Pokja)”,ujar Mustofa Ali.

Bukan hanya itu saja, proses lelang rehabilitasi Daerah Way Manak II yang dimenangkan CV Gunung Terang dengan penawaran mendekati nilai pagu paket. Tiga rival dalam proses lelang digugurkan dengan keterangan yang berbeda.

CV Lima Dua Personel Manajerial tidak sesuai dengan yang disyaratkan, selain dia (CV Lima Dua). Widita Karya Kontruksi dinyatakan gugur, Karena, Personel Manajerial tidak sesuai dengan yang disyaratkan.

Begitupun dengan pekerjaan rehabilitasi Daerah Irigasi Way Rimun, dan rehabilitasi Daerah Irigasi Way Gunung Batin yakin dilakukan tender ulang.

“Hal ini selalu terjadi dalam proses lelang, karena, penyedia (pengatin) kalah dalam penawaran tidak masuk dalam 4 besar penawaran terendah, maka, diduga terkait itu, kemudian tender proyek dilakukan tender ulang”,jelas Mustofa Ali.

Data tersebut, dihimpun dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 yang ditelusuri oleh Persatuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia.

Menurut keterangan supervisi pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah di muat di Harian Fajar Sumatera.

Di Tahun 2019 KPK Bagian supervisi pencegahan melakukan monitoring ke Kabupaten Pringsewu.

Padahal, UKPBJ Kabupaten Pringsewu sudah menjadi catatan merah dalam monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Per Tanggal 19 November Tahun 2019 lalu.

Yang menjadi catatan KPK ialah, soal pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan sistem pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Pringsewu.

Baca Juga:  Julukan Pringsewu Seribu Bambu, Berbanding Terbalik Dengan Kebutuhan Pengrajin

Bahkan, terpantau Dian Patria pada hari itu, dalam kunjungannya sempat memasuki ruangan Kabag UKPBJ di Sekertariat Pemkab Pringsewu. Kamis, 21 November 2019 lalu.

Bahkan, kondisi Proses lelang dalam sistem pengadaan secara elektronik sudah menjadi di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

“Dinas terkait menyusun dokumen yang sudah dipilih, nantinya persyaratan dokumen akan di arahkan ke penyedia yang sudah jadi pengantin”, kata Dian Patria Kasatgas Pencegahan wilayah III KPK di sampaikan di Novotel, Kamis, Tanggal 18 Agustus Tahun 2019 lalu.

Dalam Isi materi yang disampaikan Dian Patria di ungkapkan, Jika penyedia ‘pengantinnya’ ada kekurangan dokumen penawaran, maka dimasukkan lagi melalui orang ketiga.

Kemudian, Penyedia ‘pengantin’ hanya memberikan dokumen dan user id kepada staff yang sudah ditugaskan oleh pimpinan di dinas-dinas terkait.

Semua proses dari mulai RAB, spek, Tenaga Teknis, dll dibuat Dinas tersebut.

“Kemudian, tender sengaja dibuat gagal sampai dengan dua kali agar bisa penunjukan langsung pengantin yang sudah dipinang sebagai penyedia. pengantin kalah dalam penawaran akan dilakukan tender ulang,” jelas KPK.(RED)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top