Modus

Dugaan Penyimpangan Dana Propendakin 2018 Purworejo Mencuat

Sejumlah wartawan dari berbagai media mendatangi kantor Kejari Purworejo untuk mengakses informasi/MAS

PURWOREJO – Dalam sepekan terakhir sejumlah masyarakat ramai mempertanyakan kebenaran kabar yang beredar terkait adanya pemanggilan sejumlah pejabat, termasuk Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo yang menangani kasus dugaan penyimpangan penyaluran bantuan program peningkatan pendapatan masyarakat miskin (Propendakin) Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2018.

Perkembangan kasus tersebut dipertanyakan publik mengingat telah bergulir cukup lama.

Bahkan, menindaklanjuti adanya kabar tersebut, sekitar delapan orang wartawan dari berbagai media mendatangi kantor Kejari Purworejo untuk mengakses informasi sekaligus mengonfirmasi perkembangan penanganan perkara, Senin (10/8).

Namun, upaya awak media untuk wawancara langsung dengan Kepala Kejari (Kajari) Purworejo, DB Susanto, gagal.

Wartawan hanya ditemui oleh Kasi Intelejen Kejari Purworejo, Zaenal Abidin. Wartawan selanjutnya diminta menunggu Kajari yang sedang melakukan rapat.

Baca Juga:  Kerajaan Sekala Brak Tindaklanjuti Pelecehan Seno Aji Terhadap Pakaian Adat

Namun, setelah menunggu sejak sekitar pukul 14.30 hingga 18.15 WIB, Kajari belum juga menemui.

Saat wartawan menunggu di dalam kantor, sebuah mobil warna hitam yang menurut informasi dari pihak keamanan merupakan kendaraan Kajari, justru terlihat keluar dari kantor Kejari.

Sementara Zaenal Abidin saat dimintai keterangan tentang perkembangan penanganan perkara secara detail menyatakan belum bersedia karena belum mendapatkan petunjuk dari pimpinan. Sejumlah wartawan pun meninggalkan kantor kejaksaan dan berencana akan kembali melakukan konfirmasi ke Kajari.

Seperti diberitakan sebelumnya, empat orang pejabat Pemerintah Kabupaten Purworejo telah diperiksa Kejari Purworejo terkait dugaan kasus penyimpangan penyaluran bantuan Propendakin tahun anggaran 2018 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades).

Kabar tersebut mencuat setelah beredar surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Purworejo, tertanggal 17 Juni 2020, nomor B-929/M.3.34/Fd.1/06/2020.

Baca Juga:  Rumah Tahanan Negara di Baturaja Sosialisasikan Peraturan Besuk

Surat itu ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo. Para pejabat tersebut dipanggil untuk diperiksa pada hari Senin atau Rabu tanggal 23 atau 24 Juni 2020.

Beberapa pejabat yang dipanggil meliputi, Yuli Dwi Praptanto sebagai Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kabupaten Purworejo, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Purworejo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Purworejo, dan Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pedesaan pada Dinpermades Kabupaten Purworejo.

Pada 1 Juli 2020 lalu, Kajari Purworejo melalui Kasi Intelejen, Zainal Abidin, mengonfirmasi surat tersebut.

Menurutnya, pemanggilan sejumlah pejabat itu dilakukan setelah ada surat perintah penyelidikan dugaan penyimpangan penyaluran bantuan propendakin pada tahun 2018.

“Surat itu (pemanggilan terhadap sejumlah pejabat Pemkab Purworejo) benar adanya, (untuk dugaan kasus penyimpangan bantuan propendakin tahun anggaran 2018 di Kabupaten Purworejo) sedang dalam penyeledikan kami (Kejaksaan Negeri Purworejo), kata Zainal.

Baca Juga:  Kasus Penghinaan Adat, Permintaan Maaf Seno Aji Tak Pengaruhi Proses Hukum

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Said Romadhon, membenarkan pihaknya telah menerima surat dan memenuhi panggilan tersebut.

Benar, untuk masalah itu bisa minta informasi ke Dispermades, kata Said Romadhon, dikonfirmasi di Kejaksaan Negeri Purworejo, saat itu.(Mahstya Andi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top