Daerah

Dugaan Korupsi DD, Inspektorat Pesawaran Tunggu Laporan Resmi Masyarakat

Inspektorat Pesawaran/Net

GEDONGTATAAN – Inspektorat Pesawaran belum bisa berbuat banyak bila tak ada laporan resmi dari masyarakat Desa Tanjungrejo, Kecamatan Waykhilau, soal dugaan korupsi Dana Desa (DD) pada sejumlah proyek fisik.

“Saya belum bisa stetemen mengenai permasalahan ini sebelum ada laporan resmi dari masyarakat ke inspektorat. Peraturan itu sudah ada di PP No.12 tahun 2017,” kata Inspektur Cabarasman, Senin (13/8).

Mantan kepala dusun di Desa Tanjungrejo membeberkan bobroknya pembangunan dengan menggunakan DD.  Salah satunya pembangunan rabat beton pada pekerjaan 2017.

“Banyak masalah di sini. Cuma yang paling menonjol masalah rabat beton sama raskin,” jelasnyanya.

Ditambahkannya, bangunan rabat beton yang dibangun terkesan asal jadi dan tidak disertai dengan adanya transparasi dengan masyarakat.

“Rabat beton yang dibangun di sini kita minta RAB gak dikasih. Kita tanya kenapa gak dikasih, kades bilang pak Kadus gak perlu tahu dan jangan ikut campur,” tambahnya.

Baca Juga:  Kades Petahana Wajib Lampirkan Surat Rekomendasi di Pilkades 2019

“Hasilnya gak bener, kena hujan dua hari ngelotok semua. Beda sama bangunan kades sebelumnya, sudah lima tahun dibangun tapi masih bagus. Ya gimana gak ngelotok rabat beton itu isinya enam angkong pasir, empat split, semennya cuma satu sak. Kan gak masuk akal itu,” imbuhnya.

Selain itu hal yang menjadi perhatian masyarakat selain rabat beton ialah masalah raskin, selama ini pembagian raskin kerap tidak merata (digilir) dan jumlahnya yang dikurangi per-KK.

“Raskin sekarang ini jumlahnya dikurangi alasannya pemerataan. Kemarin, pas saya masih jabat kadus gak semua warga kebagian,” jelasnya.

Ia juga menambahkan untuk raskin ketika ia masih menjabat Kadus stoknya cukup banyak dan cukup apabila dibagikan kepada warga namun tidak semua warga mendapatkan raskin.

Baca Juga:  Calon Kades Santoso Usung Inovasi Demi Sejahterakan Warga

“Sewaktu saya masih jadi Kadus (2017) raskin itu sisanya banyak, pernah waktu itu sisa sampai 1 ton 3 kwintal lebih. Gak tahu dikemanakan itu raskinnya. Mungkin aja dijual,” paparnya.

Tak pelak hal tersebut membuat sebagian besar warga berang, bahkan empat dari lima kepala dusun yang ada disana mengundurkan diri, antara lain dusun 1, dusun 2, dusun 4 dan dusun 5. “Dan untuk pengganti perangkat desa yang mundur itu kadesnya milih orang-orang yang bisa dinego-nego oleh kades,” jelasnya.

“Warga disini sebenarnya sudah tidak senang dengan kades, hanya saja gak ada warga yang berani untuk bicara, semua itu karena takut,” tutupnya.

Kepala Desa Tanjungrejo Sugiono, membantah semua tudingan tersebut.

Baca Juga:  Kepsek SDN 8 Negeri Katon Sudah Dua Kali Dipanggil Inspektorat Perihal Kasus PIP

“Semua ada fungsinya masing-masing. Bisa cek ke bawah. Sedangkan untuk raskin bisa dicek oleh aparatur desa terkait berapa banyak raskin yang diterima warga,” bantahnya.(MH/PS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top