Modus

Dugaan Korupsi DAK APBD-P, Walikota Dumai Diperiksa KPK

Walikota Dumai Zulkifli Adnan Singkah/Net

BANDAR LAMPUNG – Walikota Dumai Zulkifli Adnan Singkah, Selasa (17/11), menyambangi Gedung Merah Putih kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Zul AS diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai APBD-P 2017 dan APBD 2018.

Pemeriksaan terhadap Walikota Dumai itu dibenarkan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan. Ia mengatakan Zul As telah hadir dan sudah berada di dalam gedung KPK.

“Hari ini KPK melakukan pemanggilan ZAS, Walikota Dumai periode 2016-2021 sebagai tersangka,” kata Ali Fikri.

Ali mengatakan Penyidik KPK membutuhkan keterangan Zulkifli AS untuk melengkapi berkas perkaranya.

Ketika ditanya apakah pemeriksaan ini akan menentukan proses hukum selanjutnya bagi Zul AS, Ali enggan mengungkapkannya. “Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” kata Ali.

Baca Juga:  KPK Banding atas Vonis Zainudin Hasan

Untuk diketahui Zulkifli AS ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi pada 3 Mei 2019.

Zul AS diduga memberi suap Rp500 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P tahun 2017 dan APBN tahun 2018 Kota Dumai.

Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Zulkifli juga menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.
Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan dia selaku Walikota Dumai yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Pada perkara pertama, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) huruf atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga:  KPK-Tempo Institute-AJI Latih Jurnalis Lampung Soal Pencegahan Korupsi

Pada perkara kedua, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada perkara ini, penyidik KPK sudah memeriksa banyak saksi. Di antaranya anggota DPRD Dumai periode 2009-2014 Yuhardi Manaf, Kasubag Perencanaan Dinas PUPR Kota Dumai Vera Chinthiana, mantan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Dumai Ismail, Direktur CV Nuzullul Hendri, dan Direktur CV Maju Karya Putra Amari.

Pemeriksaan juga dilakukan kepada Kamari Adi Winoto selaku CEO Aulia Wijaya Mebel, M Yusuf Sikumbang, dan Mashudi. Dari Pemko Dumai, yakni Anggi Sukma Buana dan Muhammad Saddam dan saksi lainnya.(SUL/KPK)

Baca Juga:  Dari Kapolres Lamtim ke Wakapolresta Bandarlampung
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top